Ternyata Ini Yang Sering dilakukan Bank Mandiri Terhadap Nasabah

Jakarta – Berbagai aksi penolakan mulai dari gugatan hukum sampai ke tingkat Mahkamah Agung hingga aksi demonstrasi “Dipasung Semen” yang dilakukan oleh warga Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah tidak berbuah manis. PT. Semen Indonesia menyatakan siap mengoperasikan pabrik semen pada bulan April 2017 meski hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup hingga penghujung Maret belum keluar. Bahkan, Presiden Joko Widodo tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan operasional pabrik semen.

Mengapa warga menolak semen?Pertama, karena proses pembangunan tambang dan pabrik semen di Rembang telah memicu konflik sosial akibat perampasan tanah dan perpecahan antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh proses pembebasan lahan yang tidak adil dan transparan (ResponsiBank, 2015). Kedua, pabrik dan tambang semen juga menimbulkan ancaman ekologis yang serius. Pasalnya, lokasi penambangan batu gamping sebagai bahan baku semen berada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, Jawa Tengah yang merupakan kawasan lindung geologi (tipe bentang alam karst). Kawasan ini memiliki 109 mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan. Ini berarti, segala aktivitas tambang dan pabrik semen akan berimbas pada rusaknya gugusan karstdan hilangnya sumber-sumber air yang menopang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat sekitar.

Lantas apakah kita, warga masyarakat yang tidak terdampak tambang dan pabrik semen hanya bisa diam saja menyaksikan perjuangan masyarakat Kendeng yang menuntut agar tanah airnya tetap lestari?

Tahukah Anda bahwa bisa jadi kita juga turut berkontribusi pada kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT. Semen Indonesia? Pembiayaan pembangunan dan operasional pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang berasal dari uang nasabah yang disimpan di dua lembaga keuangan milik pemerintah: Bank Mandiri dan BNI. Bank Mandiri menyalurkan fasilitas Kredit Investasi (KI) senilai Rp 3,46 triliun untuk membangun pabrik berkapasitas 3 juta ton per tahun ini. Selain Kredit Investasi, Mandiri juga menggelontorkan Kredit Modal Kerja (KMK) senilai Rp 500 miliar untuk pembiayaan operasional pabrik. Tak hanya Mandiri, BNI sebagai sesama bank pelat merah juga memberikan KMK senilai Rp 1 triliun untuk PT. Semen Indonesia.

Sebagai mata rantai penting dalam aktivitas tambang dan pabrik semen yang membawa ancaman ekologi di Rembang, Bank Mandiri dan BNI tidak memiliki kebijakan spesifik di sektor pertambangan. Hal ini tercermin dalam hasil assessment Koalisi ResponsiBank yang menilai kebijakan kredit dan investasi perbankan di Indonesia. Selama tahun 2014-2016, Mandiri tidak mendapatkan skor sama sekali dalam sektor Pertambangan, sementara BNI hanya mendapat skor rendah.

Padahal, sebagai salah satu sektor berisiko tinggi, perbankan perlu memasukkan risiko sosial dan lingkungan sebagai persyaratan pemberian pinjaman serta melakukan proses uji tuntas (due diligence) dan pengawasan sebelum menyalurkan pembiayaan. Pun, sektor-sektor keuangan Internasional telah banyak mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar bank yang beroperasi di Indonesia belum memiliki kebijakan atau tidak mempublikasikan panduan pemberian pinjaman dan investasi yang kerap disebut ESRM (Environmental and Social Risk Management) atau ESG (Environmental and Social Governance). Di sisi lain, publik sebagai pihak ketiga yang menyimpan dana di Bank berhak untuk menilai apakah bank memegang prinsip ramah lingkungan dan menghormati hak asasi masyarakat yang terdampak kredit atau investasi yang diberikan.

Atas dasar itu, Koalisi ResponsiBank Indonesia menyerukan kepada Bank Mandiri dan BNI untuk menghentikan penyaluran kredit dan investasi kepada PT. Semen Indonesia di Rembang. Kami juga menyerukan Anda sebagai nasabah perbankan agar turut mendorong bank untuk menerapkan kebijakan investasi yang bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungan!

:: Koalisi Responsibank Indonesia adalah koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perkumpulan Prakarsa, INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), Publish What You Pay Indonesia, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), ICW (Indonesia Corruption Watch), dan TuK (Transformasi untuk Keadilan). Koalisi ini adalah bagian dari Fair Finance Bank International yang bekerja untuk mendorong sektor keuangan agar lebih bertanggungjawab terhadap persoalan sosial dan lingkungan akibat kredit dan investasi yang mereka salurkan::

Please follow and like us: