Terkait Ranperda Fakir Miskin Dan Anak Terlantar, Komisi IV Deprov Sulut Sambangi Dinsos Kabupaten Minahasa

Terkait Ranperda Fakir Miskin Dan Anak Terlantar, Komisi IV Deprov Sulut Sambangi Dinsos Kabupaten Minahasa

Komisi IV DPRD Sulut Kamis 25/6-2020 melakukan Kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Minahasa terkait dengan Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

Dalam kunjungan tersebut , Komisi IV dipimpin oleh Koordinator Komisi IV Billy Lombok SH,Ketua Komisi IV Braien Waworuntu,Wakil Ketua Careig.N.Runtu bersama anggota komisi lainnya Fanny Legoh, Fransiskus Silangen, Melky.J. Pangemanan.SIP, Yusra Alhabsyi dan Melisa Gerungan. Selain personil Komisi IV turut mendampingi pula Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dr Rinny Tamuntuan.

Kunjungan diawali dengan tatap muka bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Drs. John Kapoh MSi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Minahasa. Setelah itu dilanjutkan tatap muka dengan Sekda Kabupaten Minahasa, Drs. Denny Mangala, MSi (Asisten Pemerintahan dan Kesra) dan Kaban Keuangan dan Aset Drs. Hanes D. Wagey.

Adapun maksud dan tujuan Komisi IV mengunjungi Kabupaten Minahasa adalah terkait di jadikannya Kabupaten Minahasa sebagai pilot project dalam pelaksanaan Perda Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang draftnya telah usai di bahas Komisi IV bersama tenaga ahli dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.

Hal yang paling mengemuka dalam diskusi bersama Dinas Sosial dan Sekda Minahasa adalah persoalan data keluarga miskin yang tidak valid dan karakter warga Sulut yang mengakibatkan sulitnya Dinas Sosial Kabupaten sulit menentukan indikator keluarga miskin sesuai dengan 14 indikator yang di tentukan oleh Kementerian Sosial RI.

Sementara itu, dr Rinny Tamuntuan Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Utara pada awak media menyampaikan apresiasinya pada Komisi IV DPRD Sulut atas inisiatif mereka turun langsung Ke Kabupaten Minahasa yang rencananya menjadi pilot project untuk pengentasan kemiskinan dan anak anak terlantar yang draftnya telah diatur dalam Ranperda Fakir miskin dan anak terlantar.

Dirinya tak menampik terkait adanya masalah pendataan keluarga miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan dn anak terlantar. Namun semuanya diserahkan pada Kabpaten Kota sebagai pelaksana sambil terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi sebagai Koordinator.
” Kami serahkan sepenuhnya pendataan pada Kabupaten Kota sebagai pelaksana dalam pendataan keluarga miskin dan anak terlantar, karena Dinas Sosial Provinsi sifatnya hanya sebagai Koordinator, ” tukas istri trtcinta dari personil Komisi IV dr Fransiskus Silangen ini.

Sementara itu, Braien Waworuntu Ketua Komisi IV mengatakan bahwa kunjungan ini tentunya akan menambah referensi bagi Komisi IV.Dinas Sosial Kabuaten Kota dan Provinsi dan juga Pansus Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar agar saat Perda ini nantinya diberlakukan sudah sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Sulawesi Utara tanpa harus terus merujuk pada aturan pemerintah pusat, “tandasnya.

(Robby Kumaat Mononimbar)