Terima Gaji ! Kerja Tak Maksimal, Karinda Usulkan Punisment Untuk Anggota DPRD

Foto: Suasana Rapat Pembahasan Tatib DPRD

INewscrime. com- Sejumlah poin penting dihasilkan dalam rapat lanjutan pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD Sulut, Selasa (13/11/2018).

Adalah James Karinda, legislator yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Sulut mengusulkan poin penting berupa punisment untuk ketidak hadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna atau Alat Kelengkapan DPRD (AKD).

“Sebagai anggota DPRD kita harus buat suatu lompatan percontohan. Ada pasal yang diusulkan yakni pemotongan gaji dan perjalanan dinas terhadap anggota DPRD yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna dan AKD sebanyak 3 kali secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Kita berkaca dari ASN, 1 menit saja mereka terlambat dipotong tunjangannya. Jadi harus ada hati nurani dari anggota DPRD,” tegas Karinda.

Pasal tersebut, menurut JK, bisa membuat anggota DPRD punya perhatian terhadap kehadiran.

” Sistem gaji kita berbasis kinerja. Selama ini kita terima gaji namun tidak bekerja maksimal. Inilah reformasi dari Pansus. Inilah lompatan. Saya rasa punisment ini sangat ringan. Hanya tiga kali tidak hadir. Kalau tidak seperti ini sama saja tidak usah membahas muatan lokal yang diminta Kemendagri,” tuturnya.

Sementara, Ketua Pansus Tatib DPRD Sulut menilai pasal yang diusulkan tersebut akan dikirim ke Kemendagri. Karena ini permintaan.

“Permintaan yang bermuatan lokal terkait tata cara yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” jelasnya.

Adapun beberapa poin muatan lokal yang akan diusulkan diantaranya, tata cara berpakaian dan yang hangat terkait kehadiran.

“Minimal kehadiran anggota DPRD akan semakin menungkat dengan adanya usulan Tatib bermuatan lokal seperti ini,” pungkas Karinda. (***)