Tak Mampu Menahan Ombak,Warga Wori Pertanyakan Kualitas Talut

“Talut Penahan Ombak desa Wori,Minut”

Wori, i.NewsCrime – Sebagian warga Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara mulai mempertanyakan kualitas talud pemecah ombak yang dikerjakan dari Dana Desa (DanDes) tahap satu tahun 2016 lalu sebesar Rp250 juta yang dibangun oleh Hukum tua desa Wori.

Talud sepanjang kurang lebih 150 meter tersebut diduga tidak sesuai bestek karena campurannya tidak sesuai, serta ketinggian talud tidak mampu menahan ombak air pasang.

“Kalau air pasang dan berombak, warga pinggir talut ini tetap kena dampak dari ombak. Bahkan proyek ini tidak menggunakan besi penahan serta kedalaman pondasi sangat rendah,” ungkap salah satu warga Wori, Merty Kondoy kepada wartawan, Jumat (27/1/17) pekan lalu.

Kondoy yang didampingi warga lain Yohanis Panggemona dan Yunus mandiangan juga mempertanyakan proyek talud ini yang dinilai pembangunannya tidak ada musyawarah dengan masyarakat. Bahkan, dikatakan Kondoy jika proyek ini sudah menjadi temuan dari Inspektorat Minut sehingga Kumtua Wori mendapatkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

“Menariknya saat waktu acara lalu, Hukum tua menyebutkan jika dirinya terpaksa mengeluarkan uang pribadi sebesar Rp20 juta untuk menambah membangun talud. Masa dapat TGR lantas mau menambah uang pribadi bangun talut? Menariknya, material sisa dibagi-bagi kepada warga. Warga pun yang bekerja dibayar Rp100 ribu per hari tapi dipotong Rp40 ribu untuk disetor ke kas desa. Bahkan proyek ini tidak melibatkan Tim Pendamping Kegiatan (TPK),” katanya dibenarkan warga lainnya, Jamal Mandiangan.

“warga saat menunjukkan lokasi talud penahan ombak”

Sementara itu, Hukum tua Wori Rommy Maramis saat dikonfirmasi membantah semua apa yang dituduhkan warga kepadanya. Menurutnya, sentimen warga kepadanya sudah ada sejak usai Pilhut lalu dimana calon kumtua dari warga-warga yang memfitnahnya tidak menang dalam Pilhut. “Mereka adalah barisan sakit hati sampai menjelek-jelekkan saya. Memang talut itu saya yang bangun tapi itu sesuai dengan hasil musrenbang desa waktu lalu sebelum saya menjadi kumtua,” ungkap Maramis.

Terkait pemotongan uang pekerja dan pekerjaan proyek tidak sesuai bestek, dikatakan Maramis itu tidak benar. “Sampai sekarang saja dari saya menjadi kumtua, kas desa tetap kosong. Malahan saya mengeluarkan dana pribadi untuk membangun talut itu. Soal TGR, itu tidak benar juga. Sebab dari pemeriksaan Inspektorat dimana ada kelebihan dana sehingga saya harus meneruskan proyek talut itu,” tutupnya.(Sisca)