Sulut Raih WTP 4 Kali Berturut Turut.

INEWSCRIME.COM– Bertempat di ruangan Paripurna DPRD Provinsi Sulut Selasa 5/6-2018, dalam agenda rapat paripurna, Pemerintah Provinsi Sulut menerima dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakikan Sulut.

 

Dalam Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, anggota BPK RI Harry Azhar Azis menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut tahun 2017 telah sesuai dengan kriteria Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).

 

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulut juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI, yakni lingkungan pengendalian, penilaian, resiko kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sehingga BPK menyimpulkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut Tahun 2017

Dari semua tahapan diatas BPK- RI untuk ke empat kali berturut-turut berhasil mendapatkan opini WTP.
“Hal ini tentunya dikarenakan sinergi yang matang antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak henti-hentinya memberikan arahan kepada pemerintah provinsi agar kualitas laporan keuangan tidak turun,” terangnya.

 

Namun demikian, Harry menyatakan, BPK masih menemukan permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

“Di antaranya berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengharuskan kabupaten kota untuk menyerahkan aset tetap yang menjadi kewenangan provinsi, yang belum dilaksanakan seluruhnya,” bebernya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulut bersama-sama dengan kabupaten dan kota melakukan koordinasi dan rekonsiliasi terkait aset tetap, akibat perubahan kewenangan tersebut.

“BPK berharap Laporan Hasil Pemeriksaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yang meliputi fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan,” tukasnya.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw pada sambutan ketika memimpin rapat paripurna mengatakan, akuntabilitas dan disiplin penggunaan keuangan negara harus menjadi komitmen bersama. Berkaitan dengan itu BPK RI saat ini akan menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2017.

“Hal ini merupakan wujud dari kerjasama antara BPK RI perwakilan Sulut sebagai aparat pengawas yang bebas dan mandiri bersama DPRD melaksanakan fungsi pengawasan juga diberi hak menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Andrei Angouw.

Lanjut Andrei Angouw, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangan, serta diserahkan pula kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota sesuai kewenangan.

“Juga kesepakatan bersama BPK RI perwakilan Sulut dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentang tatacara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulut kepada DPRD Sulut tanggal 9 Desember 2010, dimana pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa, penyerahan LHP atas LKPD dan iktisar hasil pemeriksaan semester dilakukan oleh atau anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk kepada ketua DPRD dan Gubernur dalam rapat paripurna istimewa DPRD, maka hari ini BPK RI akan menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2017 kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang didahului dengan penandatangan berita
acara,” terang Andrei Angouw. (***/Advertorial)