Sudah ditanda tangani, KUA PPAS/APBD Perubahan 2018 Alami Perubahan, Ada Apa?

Manado, iNC. com–KUA-PPAS 2018 sudah ditandatangani kedua belah pihak yaitu eksekutif dan legislatif di Paripurna belum lama ini.

Penandatangan KUA-PPAS tersebut sebagai tanda bahwa pembahasan terkait APBD Perubahan 2018 sudah selesai dibahas antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dengan TAPD Provinsi Sulut.
Namun demikian, ditemukan ada sejumlah SKPD yang merubah pagu anggaran yang sudah ditetapkan dalam KUA-PPAS 2018.


Ini tentu saja diprotes keras DPRD Sulut dalam hal ini Komisi I Bidang Pemerintahan.

Bahkan, saat rapat berlangsung antara Komisi I dengan mitra kerja, secara berulang-ulang para personil Komisi yang diketuai Ferdinand Mewengkang ini mengingatkan SKPD terkait agar tidak mendapat masalah di kemudian hari. Salah satunya, Nety Agnes Pantouw anggota Komisi I.

Dikatakannya, selama sembilan tahun menjadi Anggota DPRD Sulut, baru kali ini dirinya diperhadapkan dengan penganggaran seperti itu. Dirinya pun mengingatkan, agar apa yang dilakukan SKPD yang merubah anggaran yang sudah disahkan lewat penandatangan nota kesepakatan KUA-PPAS tidak akan berdampak kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

“Kasian pak gubernur,” ujar yang kerap disapa NAP di rapat.

Senada pula dikatakan Kristovorus Deky Palinggi. “Saya melihat cara penganggaran ini geli, penuh dengan resiko. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan ini. Saya tidak punya kepentingan politik dalam hal ini. Saya geli melihat ini. Dari beberapa SKPD yang kita bahas, aduh…. Saya hanya sekedar mengingatkan saja,” kata Palinggi di rapat.

Legislator Partai Golkar lainnya Tomy Sako bahkan dengan tegas mempertanyakan  urgensitas dari penambahan anggaran semisal penambahan kendaraan dinas yang menurutnya belum terlalu urgent dan dapat di perjuangkan di tahun anggaran 2019.

Sedangkan Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang yang diwawancarai sejumlah awak media usai rapat berujar bahwa, tidak lazim setelah KUA-PPAS ditetapkan ada perubahan lagi.

“Mereka mengatakan ada permendagri pada kegiatan-kegiatan nasional secara otomatis, itu alasan mereka, sehingga ada penambahan-penambahan dibeberapa SKPD,” kata Mewengkang.

Menariknya untuk mengklarifikasi perbedaan nominal tersebut Ketua Komisi I mengundang Bagian Persidangan yang di wakili oleh Kabubag Persidangan Glad Taliawo yang langsung menegaskan bahwa semua data yang mereka buat tidak dirubah rubah.

” Kami tidak merubah rubah apa yang diberikan oleh Bappeda,”tukas Kasub Glad singkat.

Adapun keempat SKPD yang ditemukan adanya perubahan anggaran setelah KUA-PPAS ditetapkan yaitu, BAPEDA, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Satpol PP dan Badan Keuangan Daerah.

Ditambahkan pula oleh Mewengkang, perubahan anggaran disejumlah SKPD tersebut akan diklarifikasikan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut.

“Ya, besok (hari ini) kita (komisi I) akan bicarakan dengan pak sekprov,” tandasnya. (RKM)