Reses MJP di Talawaan. (Foto : Istimewa)

SULUT, iNC – Aspirasi terkait pembelajaran tatap muka dan perlakuan pemerintah terhadap penyandang disabilitas mengemuka pada pelaksanaan reses Anggota DPRD Sulut dari Dapil Minut-Bitung Melky Jakhin Pangemanan (MJP) di desa Talawaan, selasa (6/3/2021)

Seperti diungkapkan Ibu Theresia yang menginginkan agar secepatnya diberlakukan sistem pembelajaran tatap muka untuk anak SD dan SMP karena pada dasarnya anak- anak desa agak kesulitan untuk mengikuti pembelajaran online yang selama ini diberlakukan Pemerintah,
Dan juga persoalan yang dikemukakan Bpk Wentrik Sambiran soal minimnya para penyandang Disabilitas menjadi ASN

Menanggapi kedua aspirasi tersebut MJP mengatakan bahwa untuk sistem pembelajaran tatap muka perlu ada kajian yang komprehensif

“Sistem belajar tatap muka ini jangan dijadikan ajang uji coba, tetap harus ada kajian yang mendalam, dengan melihat persoalan yang ada nantinya, seperti masalah biaya, Kalo tiap hari harus ada rapid tes untuk siswa yang masuk sekolah ,maka akan diperlukan banyak biaya, ini yang harus dipikirkan”, ujar Politisi PSI ini

Sementara untuk persoalan penyandang Disabilitas MJP menegaskan hal itu sudah diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 2016 yang mewajibkan pemerintah pusat, Pemda, BUMN, dan BUMD mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas dari total karyawan yang dipekerjakan.

“Saat ini sedang digodok untuk Perda bagi para penyandang Disabilitas yang bisa membantu mereka dalam mendapatkan fasilitas seperti untuk Jalan dan Toilet khusus untuk para penyandang Disabilitas”, ujar MJP menginformasikan.

Sama seperti yang dilakukannya pada reses reses sebelumnya, dalam reses inipun MJP membeberkan besaran anggaran yang diterima setiap anggota dewan dalam setiap pelaksanaan reses serta perincian perinciannya.

(Robby)