PT KKI, Sengsarakan Rakyat Bolangat, Aparat Jadi Kacung, Jems Tuuk Terus Berjuang

Miris!!!! satu kata yang pantas menggambarkan kondisi lahan pertanian milik warga Bolangat Timur Kecamatan Sangtombolang Bolaang Mongondow.

Ketika Presiden Jokowi bertekad agar indonesia mewujudkan swasembada pangan dimana beras adalah satu komoditi utamanya di desa Bolangat malah kondisinya terbalik, lahan sawah malah di alih fungsikan menjadi lahan sawit.

Lebih miris lagi dua buah proyek irigasi milik pemerintah yang total anggarannya  sekitar  Rp 14 Milyar malah sengaja di rusak oleh PT KKI sebagai investor yang membawa sawit masuk kesana.

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh DPRD Bolmong maupun Provinsi Sulawesi Utara untuk menyelesaikan. polemik tersebut namun tidak membuahkan hasil.

Semakin hari warga yang menanam padi dilahan yang berekatan dengan sawit milik PT KKI semakin didesak untuk keluar  dari lahan yang nota bene milik pemerintah yang mereka tanami padi untuk keberlangsungan hidup mereka.

Hal memiriskan lain,  Alat negara yaitu Kepolisian yang sebenarnya bertugas untuk memberikan rasa aman pada warga, terkesan malah jadi kacung pengusaha untuk menakut nakuti warga. Belum lagi upaya propaganda yang di lakukan perusahaan untuk mengadu domba sesama warga.

Awak media sendiri saat melakukan investigasi tak luput dari intimidasi aparat kepolisian yang bertugas di lahan sawit tersebut. Saatvhendak mengambil gambar di lokasi awak media di paksa keluar lahan dengan di todong menggunakan senjata laras panjang.

Instansi terkait yang berkompeten dengan permasalahan di sana juga saling melempar kesalahan mulai dari Dinas Pertanian, Dinas PU hingga pihak Pertanahan bahkan Pemkab Bolmong seolah tak mampu membendung keberadaan PT KKI, seolah ada orang atau institusi besar yang menjadi pelindung mereka (PT KKI).

James Tuuk Legislator DPRD Sulut dari Partai PDI-Perjuangan Dapil Bolmong sebagai salah satu pihak yang terus berjuang untuk warga Bolangat pada iNewscrime.com menegaskan sampai titik darah penghabisan walaupun harus berkorban darah dan daging dirinya beserta legislator lintas komisi di DPRD Sulut akan terus memperjuangkan hak rakyat.

Banyak ketimpangan yang terjadi dalam proses alih fungsi lahan ini, dan jelas jelas ada pelanggaran hukum didalamnya.

“Jangan berdalih investasi lantas mengampangkan segalanya, Gubernur Olly Dondokambey sudah menegaskan investasi di Sulut harus mensejahterakan rakyat, bukan segelintir orang, “tegas Tuuk. (Popal)

Please follow and like us: