Praper Pemecah Ombak dikabulkan, Noldy Awuy Katakan Ini Kemenangan Masyarakat

Manado,INewscrime.com- Ditengah krisis kepercayaan dan gerahnya masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya korupsi,angin segar di hembuskan oleh pengadilan negeri Manado dengan dikabulkannya sidang praperadilan LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulut oleh Pengadilan Negeri Manado, terhadap penanganan kasus proyek mitigasi bencana di Desa Likupang II Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam putusannya Hakim Immanuel tegas memerintahkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Merujuk dari putusan hakim tersebut Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, mantan Kapoltabes Manado Rio Permana, adik kandung Bupati Minut Alexander Panambunan, serta sejumlah nama lainnya masih belum aman karena bisa ditetapkan sebagai tersangka dan bernasib sama dengan 4 terdakwa lain yang telah mendekam dalam jeruji

Berkaitan dengan itu pula, LSM INAKOR, yang mengajukan pra peradilan dalam kasus ini menanggapi positif putusan pengadilan negeri Manado dan mengatakan ini sebagai kemenangan masyarakat.

“Ini kemenangan masyarakat minut. Daerah kita sudah hancur, karena keinginan untuk memperkaya diri pribadi oleh oknum kepala daerah. Kasus pemecah ombak ini akan kami kawal terus,” ujar Ketua LSM Minut Connection, Noldy Johan Awuy, Selasa (9/4/2019).

Awuy menilai, praperadilan sudah seharusnya ditempuh agar pelaku utama kasus dugaan korupsi bisa ditangkap.

“Karena sesuai fakta, dimana sudah sangat jelas dalam putusan, bupati itu korupsi terbesar. Kerugian negara terbesar ada pada bupati sebesar Rp8,3 miliar,” sambung Awuy diamini tokoh masyarakat Likupang Herman Papia.

Seperti diketahui pada 2 Juli 2018, Kejati Sulut menetapkan sidang agenda putusan terhadap ketiga terdakwa kasus pemecah ombak yaitu Steven Solang (44) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) divonis 3,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta dan subsidair satu bulan kurungan.

Terdakwa Rosa Tindajoh (54) yang menjabat kala itu, Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 divonis 3,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidair satu bulan kurungan.

Sedangkan Robby Moukar (47), Direktur Manguni Makasiouw Minahasa sebagai pelaksana proyek divonis 2,6 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsidair satu bulan penjara.

Robby juga dikenai uang pengganti Rp 87 juta, dan bila hingga batas waktu yang ditetapkan uang pengganti tersebut tidak bisa dipenuhi terdakwa Robby, ditambah dua bulan kurungan.

Sementara sejumlah masyarakat mendesak agar Kejati Sulut dapat melakukan penahanan terhadap oknum Bupati Minut, karena selalu mangkir dalam panggilan pemeriksaan.

Hal menarik dalam kasus ini adalah begitu sulitnya menghadirkan Bupati Vonny Panambunan dalam persidangan.

Terhitung sudah 14 kali Bupati Minut ini mangkir dari panggilan, yaitu 4 kali panggilan sebagai saksi, 6 kali panggilan secara patuh, dan 4 kali dipanggil melalui penetapan hakim pengadilan (pemanggilan secara paksa).

(***/rds)