Pertambangan Emas Tanpa Izin di Potolo dan Alazon Kembali Beraktifitas, Polda Sulut Pura-Pura Tutup Mata???

Pertambangan Emas Tanpa Izin di Potolo dan Alazon Kembali Beraktifitas, Polda Sulut Pura-Pura Tutup Mata???

Foto : Alat Berat Yang Digunakan di Potolo

MANADO, INC — Aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara mulai beraksi kembali. Selepas Penutupan yang dipimpin oleh mantan Kapolda Irjen Pol Royke Lumowa MM waktu lalu. Saat ini aktifitas Pertambangan Emas Ilegal mulai kembali berjalan, menanggapi hal ini Sejumlah masyarakat di Desa Tanoyan, Bolmong angkat bicara dan mengatakan kalau Pejabat Kapolda Irjen Pol Panca Simajuntak, kurang Tegas dalam mengambil sikap. Menurut sumber dari masyarakat setempat yang namanya tidak mau di sebutkan, saat ini sudah ada alat berat yang beroperasi di Potolo dan bos-bos nya adalah orang lama Dan beberapa Cukong tersebut sempat ditahan di Mapolres Kotamobagu beberapa bulan yang lalu, “So ada alat ba kerja di Potolo, depe cukong ko sten dan Gusri,” ungkap warga, Jumat (30/10) pekan lalu.

Aktivitas PETI yang sudah beroperasi saat ini juga ada di lokasi Alazon, Desa Ratatotok Minahasa Tenggara (MITRA) dan menurut sumber salah seorang Pejabat di Kabupaten Mitra menyebutkan bahwa alat berat sementara bekerja disana saat ini. “Sudah ada Alat berat yang nae bakerja dan bos-bos lain yang berasal dari cina pun so mulai badatang, Teknisi mereka pun sudah lebih dulu ada di Sini,” Ungkap Pejabat yang namanya tidak mau disebutkan, Minggu (01/11).

Sejumlah Pakar Hukum di Sulawesi Utara juga mengharapkan Pemerintah Khususnya Aparat Kepolisian untuk mengambil sikap tegas akan aktivitas Pertambangan Emas Ilegal ini.
“Mantan Kapolda Sulut bapak Irjen Royke Lumowa, waktu lalu keluarkan kebijakan dalam rangka memberantas PETI, dan dilakukan operasi penegakan hukum dan para pelaku di proses pidana dengan UU Minerba. Maka untuk kelanjutan penegakan hukum dengan telah terjadi pergantian Kapolda, bukan berarti pertambangan ilegal bisa bebas melakukan kegiatan operasi kembali, apalagi di beberapa lokasi pertambangan sangat rawan munculnya konflik antar penambang karena penguasaan lokasi dan persoalan lain,” ungkap Palilingan, Minggu (01/11) kemarin.

Lebih lanjut Palilingan menilai, sinkronisasi aparat penegak hukum diantaranya Polri, Kejaksaan dan Pemerintah perlu dibuktikan pada persoalan PETI, sehingga tidak terjadi permasalahan panjang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, Ia pun menilai bahwa solusi dalam menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta Izin Pertambang Rakyat (IPR) harus segera dilakukan.

Masyarakat Sulut sangat berharap Kapolda baru bisa melanjutkan kebijakan pemberantasan penambang tanpa ijin tersebut, sambil mendorong kepada pemerintah daerah agar secepatnya dicari solusi bagi permasalahan penambang tanpa izin baik melalui WPR serta kemudahan perizinan, mengingat revisi Undang-undang Minerba Nomor 1 Tahun 2020, terjadi pemangkasan kewenangan Pemda sehingga butuh kerja keras Pemprov untuk memperjuangkan nasib para PETI,” jelasnya.

Ia pun menambahkan, persoalan PETI yang kembali terulang di wilayah Sulut, harus segera diambil tindakan tegas dan terukur agar tidak mempengaruhi gangguan kamtibmas di wilayah tersebut. “Harus segera ditangani persoalan PETI ini. Oknum-oknum yang sudah jelas melakukan pelanggaran PETI perlu diambil tindakan tegas,” harapnya.

Sementara itu, Asosiasi Pastoral Indonesia (API) Wilayah XI Suluttenggo, yang turut membidangi lingkungan hidup, menyayangkan sikap para oknum PETI yang dinilai telah merusak pelestarian lingkungan di wilayah Sulut.
“Akhir-akhir ini perusakan hutan maupun kebun raya semakin meluas dan kompleks di wilayah Sulut pada khususnya. Kami menilai, perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak. Kerusakan yang ditimbulkan dengan aktifitas PETI telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup,” tandas Sekretaris API Wilayah XI Suluttenggo, Afrike Maharibe MTh.

Tak hanya itu, dari pengamatan API belakangan ini, aktifitas PETI di Sulut semakin mengancam keselamatan di lingkungan masyarakat. Bahkan ancaman serius yang dapat ditimbulkan adalah bencana alam maupun pengaruhnya limbah beracun hasil olahan PETI tersebut. “Di hulu maupun daerah aliran sungai, menghancurkan kawasan hutan dengan aktifitas PETI akan berisiko bencana yang tinggi. Ini ancaman serius. Sekarang ini dampaknya kecil, tapi bagaimana dampak buruknya ke depan,” ujarnya.
Dengan adanya ancaman tersebut, API Wilayah XI Suluttenggo meminta pihak terkait untuk segera mengambil langkah penanganan serius. Pasalnya, kegiatan pertambangan emas tanpa izin telah menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan memiliki sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap para pelaku.
“Sanksi hukumnya sudah ada seperti Undang-undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditambah dengan UU Minerba. Apalagi kalau PETI sudah menggunakan alat berat, jelas merusak lingkungan. Bisa kita lihat jerat hukum sanksi pidananya dalam Undang-undang Kehutanan untuk penambangan liar,” pungkasnya.

#Vil