Pemecah Ombak Minut Senyap, Putusan Praper diabaikan, Tirayoh Kecam Roskanaedi

Foto (istimewa): Demo Terkait Pemecah Ombak Minut di Kejati Sulut Beberapa Waktu Yang Lalu.

Hukrim, INewscrime.com- Telah melewati begitu banyak tahapan peradilan belum lagi arus demo yang tak henti hentinya. Puncaknya, putusan praperadilan yang memerintahkan menetapkan tersangka pada pihak pihak yang terkait dengan perkara korupsi pemecah ombak Likupang Timur.

Nyatanya perkara tersebut seperti terdiam dan tak pernah terjadi apa-apa. Menanggapi hal tersebut Norris Tirayoh, Ketua LSM Garda Tipikor Indonesia (GTI) Minahasa Utara, pada media ini mempertanyakan keseriusan kejaksaan tinggi Sulawesi Utara menangani perkara ini.

“Demi membuktikan jalan atau tidaknya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, kan tidak salah kalau kami mempertanyakan Putusan Praperadilan LSM Inakor yang sudah disikapi Kejati Sulut, so sampe dimana dang, soalnya so satu bulan lebeh do, masa belum ada kelanjutan,” ujar Norris, Minggu (9/6).

Aktivis vokal yang dikenal kritis dalam menyampaikan orasi ini mempertanyakan keseriusan dan tindak lanjut dari penanganan kasus yang sangat memalukan itu. “Apa tindak lanjut terhadap penanganan kasus dugaan korupsi sekitar 8 miliar Rupiah ini mengendap di Kejati, apa mau tunggu kami demo besar-besaran lagi baru mau bergerak,” timpal Tirayoh.

Tegas noris mengatakan agar Kejati Sulut tidak memperlemah dan mempermalukan institusi mereka sendiri dan dianggap masyarakat sebagai lembaga lemah.

“Kami sangat mendukung kinerja Kejati dalam membasmi kasus korupsi. Makanya jangan permalukan instansi sendiri dong. Ribuan rakyat sudah tahu dugaan keterlibatan Bupati Minahasa Utara dalam kasus dugaan korupsi pemecah ombak di Desa Likupang Dua itu. Kenapa di diamkan seolah tak pernah terjadi apa-apa,” sembur Tirayoh.

Lanjut dikatakan dia, pihaknya menyesalkan nama baik kejaksaan yang mulai pudar dimata masyarakat karena penanganan kssus korupsi seperti itu, mengingat kasus pemecah ombak adalah kasus besar.

“Sekali lagi kami pertanyakan, tindak lanjutnya. Kalau tidak sanggup, sebaiknya menyerah saja, sebab kami yakin, masih banyak jaksa yang punya keberanian mengungkap kasus korupsi ini namun tidak diberi kewenangan karena Hirarki jabatan,” pungkas
Tirayoh sembari menambahkan, kasihan negara yang sudah menggaji aparat dari uang rakyat. Sudah diangkat sumpah berbakti pada pekerjaan, namun nyatanya tidak mampu menuntaskan kasus ini.

“Kami minta kejelasan dan kepastian. Kapan proses hukum terhadap Bupati itu dijalankan, kapan kejaksaan menindak lanjuti keputusan praper. Rakyat Butuh Kepastian Hukum,” Kejaksaan Butuh Waktu tapi sampai Kapan, Bulan apa dan tahun berapa,”pungkas dia.

Seperti kita ketahui bersama, terkabulnya gugatan Praperadilan, kasus pemecah ombak Likupang Timur oleh LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (Inakor) Sulut, atas Bupati Minahasa Utara, oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut. Awalnya sempat membungkam respon berbagai kalangan aktivis anti korupsi di Provinsi Nyiur Melambai ini.

Namun Selasa (09/04/2019) silam Kajati Sulut M Roskanedi melalui Kasi Penkum Kejati Sulut Yoni E Mallaka SH mengatakan pihaknya masih menunggu salinan putusan lengkap dari pengadilan Negeri Manado.
“Setelah mendapatkan salinan putusan lengkap dari pengadilan, maka Kejaksaan akan mempelajari dan minta petunjuk selanjutnya dari pimpinan,” jelas Yoni.

Sebelum itu gugatan praperadilan LSM Inakor Sulut tentang kepastian hukum atas kelanjutan proses penyidikan keterlibatan oknum Bupati Minut dalam kasus pemecah ombak Likupang dengan kerugian negara sekira Rp 8,8 miliar lebih, dikabulkan oleh Majelis Hakim Imanuel Barru.

Dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Manado, Senin (08/04/2019) silam mengurai, penyelidikan kasus pemecah ombak dilanjutkan.

LSM Inakor Sulut selaku pemohon melalui tim Kuasa Hukumnya, masing-masing Advokat Franky Weku, Advokat Victor C Kalele, Advokat Grandly Manoppo, Advokat Dedy L Tulung, Advokat Maulud Buchari, Advokat Mansyur B Kantoli dan Advokat Robert L Weku, telah membacakan materi permohonan praper atas sikap Kejaksaan Tinggi Sulut (termohon I) dan Kejaksaan Negeri Airmadidi (termohon II) dalam penanganan perkembangan kasus tersebut.

Tim Kuasa Hukum LSM Inakor Sulut didepan Hakim juga menilai penanganan perkembangan kasus korupsi pemecah ombak Minut, macet padahal pasca sidang berkas perkara dr Rosa Marina Tidajoh, Steven Hendrik Solang, Robby Maukar serta Junjungan Tambunan dituntaskan Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado.
Berdasarkan tuntutan tersebut, mejelis hakim membacakan surat keterangan bahwa proses penyidikan kasus pemecah ombak dilanjutkan.

Sementara itu Rolly Wenas selaku Ketua LSM Inakor Sulut, mengatakan terima kasih buat majelis hakim yang sudah mengabulkan permohonan kami untuk melanjutkan penyelidikan kasus pemecah ombak ini.

“Kami atas nama masyarakat Sulawesi Utara sangat mengapresiasi kinerja Pengadilan Negeri Manado dan semoga selalu diberkati dan terus bersama-sama bersemangat bersama LSM dalam memberantas korupsi,” katanya.
Sayangnya, entah mengapa, sampai detik ini kasus sebesar itu seolah diam membisu tidak maju dan ridak mundur,”kuncinya.
(***/red)