Pembahasan LKPJ Gubernur 2017 Hari Ke 3, Giliran Disnakertrans, Pariwisata & Dinas Sumber Pemberdayaan Anak Di Kritisi Oleh Felly Runtuwene

Deprov,INewscrime.com- Bukan Felly Runtuwene kalu tidak kritis. “Apalagi menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, Saya tak akan mungkin diam,” ujar Felly pada beberapa kesempatan saat wawancara dengan media.

Hal itu pula yang terjadi sepanjang pembahasan LKPJ Gubernur 2017. Tergabung dalam pantia khusus (Pansus) mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2017. Felly Runtuwene mengkritisi penggunaan anggaran yang tergambar di masing-masing perangkat daerah (PD).

Foto : Suasana Pembahasan LKPJ Gubernur 2017 Di Deprov Sulut

Dicontohkan oleh Felly, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, secara tegas dirinya mempertanyakan, anggaran yang telah dikeluarkan hingga berbandrol Rp16 Miliar, untuk belanja tidak langsung.

“Belanja tidak langsung ada 16,4 Miliar kemudian belanja langsungnya hanya 3 Miliar sekian. Artinya, setiap tahun kita mengeluarkan 16 Miliar untuk gaji pegawai dan lain sebagainya, tapi kegiatan apa yang dilakukan disana dengan angka 3 Miliar,” tanya Felly pada saat pembahasan LKPJ tahun 2017 di ruang paripurna DPRD Sulut, Senin (16/4) 2018.

Bukan cuma itu, Felly juga mempertanyakan dana yang begitu besar tetapi tidak ada hal positif yang terlihat, sehingga implementasinya terkesan mubazir dan tidak memberikan dampak berarti pada pembangunan daerah.

“Harusnya, uang dikeluarkan bisa berdampak positif untuk daerah, tapi kalau misalkan 16 Miliar tiap tahun terus tidak ada sesuatu, lebih baik dipertimbangkan untuk dipindahkan kemana supaya THL tidak terlalu banyak,” himbau politisi Partai NasDem ini.

Hal senada juga dikuliti oleh Felly Runtuuwene, pada Dinas Pariwisata, dalam penjabaran pelaporan penggunaan anggaran, dinilai anggarannya belum memadai, padahal Pemerintah Sulut tengah menggalakan daerah ini menjadi salah satu tujuan pariwisata.

“Sulut tengah menggenjot pariwisata, tapi angka anggarannya menurut saya tidak memadai, karena kalau memang menggenjot pariwisata angka ini tidak cukup,” ujar anggota komisi III DPRD Sulut ini.

Guna menggenjot serta mempromosikan pariwisata di Sulut dibutuhkan infrastruktur dengan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP3A) Sulut pun tak lepas dari kritikan mengenai anggaran yang kecil-kecil.

Menurutnya, anggaran yang telah dikeluarkan instansi-instansi  terkait terlalu kecil dan kurang membawa dampak positif.

“Ini program-program bagus banget, cuma angkanya sudah pasti tidak mampu melayani 15 kabupaten/kota, 1 kabupaten kota aja belum tentu mampu dengan angka ini,” tukas Runtuwene. (Bob)