Pandemi Covid-19 Landa Dunia, Proses Hukum Sengketa Tanah Grand Kawanua “Lock Down”

Pandemi Covid-19 Landa Dunia, Proses Hukum Sengketa Tanah Grand Kawanua “Lock Down”

Salah Satu Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Sengketa 

Manado, INC– Wabah virus covid-19 telah membuat banyak manusia penuh dengan rasa ketakutan, kecemasan bahkan merubah tatanan dunia yang sudah di atur sebaik mungkin oleh tiap-tiap negara.

Dibalik peristiwa ini,membuat banyak agenda atau pun satu kegiatan terlockdown. Baik itu di pemerintahan maupun non pemerintahan.

Sengketa tanah pun ikut terlockdown. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan, PT. WENANG PERMAI SENTOSA yang telah terbukti melangar hukum atas pemalsuan sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) nomor 753 tahun 1992, seluas 100 hektar dengan 4 orang tersangka yang ditetapkan oleh Polda Sulut masing masing mantan kepala BPN Manado berinisial RW, oknum Pengacara IW, general Manager berinisial JM, dan HAK selaku pemilik atau Direktur utama PT Wenang Permai Sentosa.

Adapun ke 4 orang tersangka ini berdasarkan klarifikasi dari Kabid Humas Polda Sulut kala itu Kombes (Pol) Ibrahim Tompo mengatakan bahwa perkara tersebut telah di periksa pada (27/7/17) silam.

Sayangnya sejak 2017 hingga tahun 2020 kasus ini tanpa ada penyelesaian, surat penetapan penyitaan Pengadilan Manado : 07/Pen. Pid/PN.Mnd, tanggal 23 Mei 2017 serta surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita/92/VII/2017/Dit Reskrimum tanggal 04 Juli 2017, seakan tidak mempan untuk menyelesaikan sengketa tanah PT.Wenang PERMAI SENTOSA.

Diketahui Tahun 1989, PT. WENANG PERMAI SENTOSA telah mengambil secara paksa lahan perkebunan masyarakat dengan dalih bahwa apabila lahan perkebunan tersebut tidak diberikan kepada PT WENANG PERMAI SENTOSA, maka hal itu berarti menghambat pembangunan dan melawan aturan Pemerintah.

Karna kepatuhan masyarakat waktu itu, sehingga lahan perkebunan mereka diberi ganti rugi demi kepentingan perusahaan itu sendiri bukan untuk kepentingan umum.

Sejak tahun 1989-2020. Sudah 31 tahun tanah milik masyarakat di rampas dan hasilnya di ambil oleh perusahaan, para ahli waris pun di tangkap aparat polisi bahkan di jebloskan ke penjara karena mencoba menguasai lahan mereka sendiri berdasarkan register tanah yang dibuat tahun 1950-1980, bahkan preman pun ikut di fungsikan untuk menculik beberapa ahli waris.

Siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus ini, Pemerintah kah, BPN kah, Polda Sulut kah atau PT. WENANG PERMAI SENTOSA.

Jangan biarkan sengketa tanah ini ikut terlockdouwn bersama Covid-19, pemeritah harus segera ambil sikap dan langkah tegas untuk segera membasmi mafia-mafia tanah dan oknum – oknum yang ikut terlibat dalam kasus Sengketa tanah PT. WENANG PERMAI SENTOSA ( WPS) Manado.

(Red)