“Olly Warning Fee 10%”, Aduka : Asal Butul No!!!

INEWSCRIME.COM, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perhatian serius terkait KPK tentang tren komisi suap 10 persen. Baru baru ini KPK menangkap Walikota Batu Karena menerima Suap 10 persen dari hasil pemerintahan, KPK KPK walikota Batu ini melunasi cicilan mobil Alpharnya dengan menggunakan uang suap Fee 10 persen jatah project tersebut.

Menyikapi akan hal tersebut diatas, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyatakan dengan tegas di pemprov Sulut tak ada sistim jatah 10 persen setiap proyek di pemerintah.

“Ingat yah !! Di Pemprov tidak ada jatah 10 persen. Makanya saya ingatkan seluruh penyelenggara negara di Pemprov Sulut untuk hati-hati, “tegas Dondokambey.

Dirinya mensuport total keseriusan KPK dalam pemberantasan Korupsi diseluruh indonesia.

“KPK sangat serius dalam hal pemberantasan korupsi dan harus kita dukung,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw mengaku hal tersebut sempat dibahas dalam rapat kerja evaluasi dengan SKPD-SKPD, Senin (18/09).

“Itu juga dibahas. pak Gubernur sampaikan Hati-hati. Pak Gubernur tak pernah meminta satu senpun. Kami ingatkan SKPD, jangan main main dengan proyek pemerintah saat ini jangan karena ulah kalian merusak nama baik pemerintah ” tandas Wagub.

Terpisah Ketua Aktifis LP2BM Ali Imran Aduka menegaskan bahwa ” asal betul no ” statement  ini jangan hanya sebagai kamu flase ia sangat berharap benar benar gunernur dan wakil gubernur melakukan warning keras dan pengawasan secara kontinue sebab terkait fee 10 persen hingga 20 persen itu sudah menjadi hal biasa dalam dunia proyek tidak hanya di pemerintah provinsi bahkan hingga ke kabupaten kota.

Semua masyarakat sudah sangat tau bahwa setiap kontraktor yang ingin mendapatkan pekerjaan atau proyek diduga wajib menyetor sekian persen untuk supaya mendapatkan proyek yang dimaksud. Jangan ada lagi pencitraan dengan hal hal yang tidak masuk akal seperti ini. Masyarakat sudah pintar dan tidak seganpang itu di bodohi tegas ali.

Aduka juga menambahkan pernyataan sekiranya gubernur Olly Dondokambey ini tidak hanya diperuntukan di pemprov namun menjadi perhatian seluruh kepala daerah di kabupaten kota di provinsi ini. Saya selaku ketua LP2BM tidak akan segan segan mengkritisi pemerintah jika ada informasi yang kami dapatkan. Melakukan tindakan korupsi dan jatah jatahan dengan fee dari 10 persen sampai 20 persen. Ini sudah ada warningibg dari KPK dan juga dari Gubernur maka kami LP2BM akan terdepan mengawal itu dan terdepan juga untuk meminta Gubernur memberikan tindakan tegas jika dikemudian hari masih didapat adanya praktek jatah jatahan dengan biaya fee tersebut, “pungkas aduka. (Redaksi)