Oleh karena ada uang yang diterima VAP dari terdakwa sebesar Rp6.745.468.182 Segera Menetapkan Pihak Pihak Yang Belum Dijadikan Tersangka

Sidang Praper Pemecah Ombak Minut, Immanuel Barru: Segera Menetapkan Pihak Pihak Yang Belum Dijadikan Tersangka

Inewscrime.com – Manado – Sidang Praperadilan (Praper) terkait kasus Pemecah Ombak yang berada di Desa Likupang Dua Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut), akhirnya berakhir dengan keputusan majelis hakim Imanuel Barru mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon yakni LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulut. Senin (8/4) siang tadi.

Dalam putusan tersebut majelis hakim Immanuel Barru menjelaskan penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, segera menetapkan pihak pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka. “Segera menetapkan pihak pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak, penimbunan batu di Desa Likupang pada badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2016, sesuai aturan hukum dan perundang undangan yang berlaku,” ujarnya

Perlu diketahui tim Kuasa Hukum LSM INAKOR Sulut yakni Franky Weku, Advokat Victor C Kalele, Advokat Grandly Manoppo, Advokat Dedy L Tulung, Advokat Maulud Buchari, Advokat Mansyur B Kantoli dan Advokat Robert L Weku, juga menguraikan bahwa penanganan perkembangan kasus korupsi pemecah ombak Minut terkesan mandek, pasca sidang berkas perkara dr Rosa Marina Tidajoh, Steven Hendrik Solang, Robby Maukar serta Junjungan Tambunan dituntaskan Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado. Padahal telah ada putusan yang dapat dijadikan acuan bagi pihak Kejaksaan untuk menetapkan oknum Bupati Minut, Vonnie Anneke Panambunan (VAP) sebagai tersangka (tsk) baru.

“Bahwa dari penyidikan yang dilakukan termohon I, kemudian telah menetapkan tiga orang tersangka yakni, dr Rosa Marina Tidajoh, Steven Hendrik Solang, Robby Maukar, kemudian dilimpahkan kepada termohon II selaku Penuntut Umum dan selanjutnya ke Pengadilan Negeri Manado dengan dakwaan secara terpisah. Bahwa dalam perjalanan penanganan perkara aquo, termohon I kemudian melakukan pengembangan dan menetapkan tersangka Junjungan Tambunan. Bahwa terkait keempat perkara yang telah diajukan secara terpisah, 3 dari 4 perkara tersebut, masing-masing telah mendapatkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,” papar tim Kuasa Hukum INAKOR Sulut.

“Bahwa atas fakta yang tersaji dalam persidangan dan kemudian tertuang di dalam putusan masing-masing. Telah terlihat peran Vonnie Anneke Panambunan selaku Intelektual Deader. Namun demikian, termohon I dan II sampai dengan sekarang tidak melakukan tindakan hukum dengan menetapkan Vonnie Anneke Panambunan dan pihak lainnya sebagai tersangka,” sambung Weku cs.

Selebihnya, tim Kuasa Hukum INAKOR Sulut yang tergabung dalam Law Firm MWR & Partners telah memberi penekanan terkait keterlibatan VAP dalam kasus ini, dengan bersandar pada putusan banding dari berkas perkara dr Rosa Marina Tidajoh.
“Menimbang bahwa oleh karena ada uang yang diterima tunai oleh Vonnie Anneke Panambunan dari terdakwa (Rosa-red) sebesar Rp6.745.468.182 termasuk yang diantar ke Jakarta, maka tidak adil jika kerugian keuangan negara seluruhnya dibebankan kepada terdakwa, oleh karena itu, layak dan patut Vonnie Anneke Panambunan dan pihak terkait dimintai pertanggung jawaban,” terang Weku cs, mengutip kembali amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado ketika Rosa mengajukan banding.

Selain itu, dalam permohonan prapernya, Weku cs berharap Hakim praper dapat menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, menyatakan pemohon (INAKOR Sulut) sah kedudukannya sebagai pihak ketiga berkepentingan dan berhak mengajukan permohonan praper.

“Menyatakan secara hukum termohon I dan termohon II telah melakukan tindakan penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi pemecah ombak, dengan tidak melanjutkan penyidikan dan menetapkan tersangka baru atas nama Vonnie Anneke Panambunan dan pihak terkait lainnya, yang tidak sah, secara diam-diam dan melawan hukum, karena tidak diikuti dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (Iin)