Malonda Cs Sidangkan Kembali Kasus FER

Foto: Sidang Bawaslu Sulut tentang dugaan pelanggaran adminstratif pemilu kasus FER dengan agenda penyampaian jawaban terlapor

INewscrime.com- Babak baru sidang lanjutan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum (pemilu) yang menyeret calon legislatif (caleg) Felly Estelita Runtuwene (FER) bergulir. Kali ini pihak terlapor mengkritisi tuntutan pelapor yang dinilai sudah pernah ditolak pada sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) sebelumnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Minahasa pun diminta menunjukkan pembuktian atas dalil-dalilnya.

Langkah ‘meja hijau’ yang digelar Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) ini dalam agenda jawaban atau tanggapan terlapor, Rabu (13/3), di Kantor Bawaslu Sulut. Sidang tersebut dihadiri 4 majelis. Herwyn Malonda bertindak sebagai Ketua Majelis. Ia didampingi Anggota Majelis lainnya yakni Kenly Poluan, Awaludin Umbola dan Supriyadi Pangellu. Pada sidang itu, Denny Rompas dari pihak terlapor menyorot ‘legal standing’ dari pelapor yang  dalam hal ini Bawaslu Minahasa karena tidak bisa dibuktikan. Selain itu mereka mengoreksi mekanismenya yang dinilai belum diklarifikasi terlebih dahulu kepada terlapor.

“Karena menurut perbawaslu (Peraturan Bawaslu) nomor 7 pasal 25, 26, 27, itu yang menjadi pelapor WNI (warga negara Indonesia) dan seterusnya. Sementara Bawaslu itu penyelenggara. Itu kan lucu yang jadi pelapor Bawaslu. Seperti jeruk makan jeruk,” tegas Rompas.

 

Menurutnya, dalil-dalil yang dikemukakan Bawaslu Minahasa dinilai sudah pernah dibantah oleh Bawaslu sendiri sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu. Terdiri dari polisi, kejaksaan dan Bawaslu. “Jadi ini produk mereka sendiri yang sudah pernah mereka bantah, tidak terbukti, berarti valid itu. Tapi kemudian diangkat kembali untuk dijadikan bukti-bukti pada pelanggaran adminstratif pemilu. Ini kan lucu namanya,” ujarnya.

“Sebenarnya apapun yang akan diungkapkan oleh Bawaslu, semua kami bantah. Nanti tanggal 15 kita akan lihat pembuktian Bawaslu sesuai dengan jawaban kami,” sambungnya.

Ketua Bawaslu Minahasa, Rendy Umboh menyampaikan, sebenarnya gampang saja mereka akan jawab itu. Namun nanti akan ada kesimpulan sebagai intinya. “Yang dipersoalkan dalam jawaban mereka kan terkait syarat formil dan materil. Kalau itu tidak memenuhi pasti tidak akan lanjut dalam sidang adjudikasi pemeriksaan. Pasti langsung ditolak. Jadi tidak lagi pada syarat (formil dan materil, red) itu,” ungkap Umboh yang didampingi pimpinan Bawaslu Minahasa lainnya, Donny Rumagit dan Edwin Sumampouw.

Memang baginya, ada pembedaan antara pidana pemilu dan administratif pemilu. Kalau dari Sentra Gakkumdu menurutnya, ketika diputuskan selesai berarti tidak bisa diteruskan. Berbeda dengan adminstratif pemilu. “Kan kalau di Gakkumdu itu selesai, ya selesai. Kalau tidak sepakat tidak lanjut. Sementara persoalan lain, adminstratif pemilu. Dimana ada tindakan aktivitas atau kegaitan yang melanggar tatacara atau prosedur pemilu,” bebernya.

“Tadi kan di Gakukumdu itu kita sepakat memenuhi unsur kampanye. Bahwa ada aktivitas kegiatan tindakan kampanye di kampus yang tidak patut. Tidak sesuai prosedur. Masa (bagaimana mungkin, red) kita biarkan saja. Harus ada konsekuensi terhadap itu. Kita laporkan itu sebagai bentuk suatu temuan,” tuturnya.

Terkait tidak pernah diklarifikasi prsoes dugaan pelanggaran andministratif dirinya menjelaskan, sebenarnya ada dua penanganan pelanggaran pemilu. Itu terdapat dalam perbawaslu 7 dan 8 terkait admistratif pemilu. “Mekanismenya seperti ini, kan kita bawa nanti kan diperiksa. Makanya ada pemisahan kalau ada prosedur penanganan pelanggaran. Misalnya yang pertama, kita panggil klarifikasi 7 hari atau 14 hari, langsung kita putus. Oh, ini pelanggaran apa? Lalu keluarkan rekomendasi. Tapi kalau ini beda. Ini pelanggaran adminstratif yang ada adjudikasinya. Pemeriksaannya di sini (Bawaslu Sulut, red). Nanti kan diperiksa,” urainya.

(***)