Kapolri Tito Karnavian Diminta Evaluasi Kapolres Bolmong Terkait Maraknya Politik Uang

Jakarta – Inewscrime – Beberapa waktu yang lalu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Satgas Money Politics perlu dibentuk dalam rangka pesta demokrasi.

Tito menjelaskan Satgas Money Politics, yang terdiri dari Polri dan KPK, diperlukan karena dalam hal penindakan, KPK tak dapat memproses pelaku yang jabatannya di bawah eselon satu.

“Teman-teman KPK tidak boleh menangani yang bukan penyelenggara, (yang bisa ditangani KPK) hanya tingkat eselon satu ke atas. Eselon satu ke bawah nggak boleh. Undang-undang mengatakan begitu,” jelas Tito di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).

Terkait hal itu masyarakat kotamobagu menilai kapolres bolmong  AKBP gani tidak mampu menjabarkan perintah kapolri dalam rangka menjamin pesta demokrasi yang bersih.  Beberapa contoh dugaan politik uang yang terjadi di kota kotamobagu seaakan di biarkan oleh aparat kepolisian, banyak ASN berpangkat eselon III kebawah disinyalir digunakan oleh paslon untuk praktek money politik tapi tak ada tindakan yang berarti dari pihak kepolisian. Padahal itu adalah tugas dari kepolisian dalam hal penindakan demi menunjukan netralitas polrinpada setiap kontestasi politik di negeri ini.

Seharusnya pihak kepolisian berkordinasi dengan panwaslu dalam mengantisipasi dan menindak para pelaku politik uang.  Jika ini terus di biarkan maka masyarakat menilai kapolri Tito Karnavian hanya pencitraan saja, yang sebenarnya terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan olehnya selaku kapolri.  Untuk itu atas nama masyarakat kota kotamobagu meminta kapolri Jenderal Tito Karnavian harus mengevaluasi Kapolres Bolmong AKBP GANI SIAHAAN  karena dianggap tidak netral dalam pilwako karena membiarkan praktek praktek politik uang yang di kemas rapih modus THR Lebaran.  Tegas Nurhamidin.

Ia juga menambahkan selama ini kami sudah tidak begitu percaya kepada aparat kepolisian khususnya polres bolmong dikarenakan tidak pernah menindaklanjuti temuan temuan masyarakat di lapangan terkait praktek politik uang yang marak dinkota kotamobagu.  Tambahnya.

Dalam video yang beredar sangat jelas oknum lurah hendak mengantarkan THR dari paslon TBNK ke warga masyarakat namun mendapat perlawanan.  Dalam video itu terlihat jelas oknum lurah tersebut memaksa bahwa setiap tahun walikota nonaktif tatong bara memberikan THR dan ia memiliki data falid sebagai lurah.  Namun halnitubdi bantah oleh warga yang akan mereka berikan THR,  warga keberatan menerima THRb tersebut dikarenakan curiga bahwa oemberian THR itu karena kepentingan pilwako apalagi menyebut nama salah satu paslon.

Berikut video temuan warga adanya dugaan praktek politik ung yang dilakukan oleh oknum lurah demi memenangkan paslon tertentu.

( Roby)