JPKP Salut Kejari Minut Tunggu Rekom Dinsos Tentang Dugaan LPj Dana Desa Dari 9 Desa

Kajari Minahasa Utara Rustiningsih SH MSI.

MINUT – Kejari (Kejaksaan Negeri) Airmadidi menyatakan siap memeriksa 9 desa yang diduga melakukan penyelewengan dana desa (Dandes) tahun 2018, terkait berkasnya telah dimasukkan Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Minut.

Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Rustiningsih SH MSi sendiri tidak menampik adanya hal itu. “Intinya kami siap periksa apa saja yang masuk dan dilaporkan ke kami,” katanya Selasa (2/7/2019) silam saat didampingi Kasie Intel Kejari Airmadidi Ekaputra Polimpung SH MH.

Lanjut Rustiningsih, permasalahan Dandes ini menjadi perhatian pihaknya. Untuk itu, sudah ada sekitar 2 desa yang telah diperiksa oleh pihaknya.
“Sudah ada 2 desa yang kami periksa, namun tidak ditemukan penyimpangan,”katanya.

Namun, lanjut dikatakan Kejari, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Minut, terkait aneka dugaan penyimpangan Dandes itu.
“Koordinasi dengan Inspektorat sangat penting. Sebab kami ada Jaga Desa yang mengawasi Dandes,” timpal dia.

Dilain pihak, Dinsos PMD Minut bakal merekomendasikan pihak Kejari Minut untuk melakukan pemeriksaan terhadap 9 desa yang diduga telah melakukan penyelewengan Dandes tahun 2018.
Hal ini terpaksa dilakukan mengingat hingga pertengahan tahun ini, ke-9 desa itu belum juga memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dandes 2018.
“Namun demikian, kami masih memberikan batas waktu sampai akhir bulan ini kepada 9 desa tersebut untuk menyelesaikan laporan penggunaan Dandes 2018,” tandas sumber resmi dari Dinsos PMD Minut.

Ancang-ancang Dinsos PMD Minut bakal merekomendasikan masalah 9 desa pihak Kejari Minut, menuai apresiasi Jaringan Pendaming Kebijakkan Pembangunan Minahasa Utara (JPKP Minut).
“Kami salut dengan keseriusan Kejaksaan menyikapi setiap laporan yang ada. Namun saran kami, ada baiknya Kejaksaan juga jangan hanya menunggu laporan, tapi turun lakukan penyelidikkan,” imbau Semmi Tuegeh, Ketua JPKP Minut, Senin (8/7).

Dikatakan Tuegeh, contohnya pemerintah dan masyarakat Desa Mantehage Buhias, Kecamatan Wori yang resah oleh mantan PLt kumtua Ebron Sumombo yang tidak memasukkan Laporan Pertanggungjawaban dimasa ia menjabat.
“Informasi yang kami rangkum, dia sudah pensiun dari ASN, namun tidak memasukkan LPj Dana Desa 2018, sedangkan pihak terkait tidak bisa menghubungi dia. Nah, bagaimana Kejaksaan menyikapi hal itu,” ujar dia.

JPKP Minut juga janji, akan terus lakukan pengawasan dan pemantauan terkait penyaluran dan penggunaan Dana Desa 2019. “Kami akan konsisten mengawal dan mengawasi agar kejadian seperti anggaran 2018, dapat di minimalisir, kalau perlu dituntaskan,” pungkas Tuegeh.(JS)