Julius Jems Tuuk Anggota DPRD Sulut Fraksi PDI Perjuangan

SULUT, INC — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk, saat sosialisasi penginputan pokok-pokok pemikiran DPRD pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, Rabu (31/3), di ruang paripurna DPRD Sulut menyoroti proses pengikisan pantai yang disebabkan arus laut yang bersifat merusak (Abrasi pantai, red) yang mengintai pulau-pulau yang ada di Indonesia terlebih khusus di Sulawesi Utara (Sulut).

Terkait hal tersebut Tuuk mengatakan pentingnya penanaman bakau untuk mencegah abrasi secara alami.

Dirinya mengatakan, jika Bappeda merencanakan membuat pemecah ombak, tidak akan cukup kalau diambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bappeda harus mendorong kepada kabupaten kota untuk menanam pohon bakau karena ini pemecah ombak alami. Tetapi hal ini tidak pernah dilakukan,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulut.

Menurutnya, penaman bakau di Sulut terlebih khusus di Kabupaten Bolaang Mongondow belum pernah dilakukan oleh pemerintah.

“Semua meminta pemecah ombak, kenapa mesti pemecah ombak? karena uang di dalamnya. Saya juga bertanya kepada masyarakat, kenapa tidak memanfaatkan dana desa, mereka pun tak bisa menjelaskan,” ungkap sekretaris Komisi IV DPRD Sulut.

Lanjut dikatakan Tuuk, di wilayah pesisir Desa Boroko, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) ada masyarakat yang menjaga pantai dengan menanam bakau.

“Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, masyarakat di situ menanam bakau. Itu menurut saya menjadi hutan bakau terbaik di Sulut karena masyarakat menjaga dengan baik,” tandas legislator daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR).
(**/Robby)