Ini Pernyataan Menarik dr Rini Tamuntuan Terkait Wacana Lokalisasi PSK

INewsCrime.Com – Penutupan lokalisasi ternyata belum menjamin bahwa praktek prostitusi akan berhenti. Hal ini terbukti dengan terungkapnya praktek prostitusi baru yaitu prostitusi online.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan menarik saat RDP ( rapat dengar pendapat)   antara dinas Sosial Provinsi dan KomisI IV Deprov Sulut Senin 26/2-2018.

Di katakan oleh Plt Kepala Dinas (Kadis) Sosial Sulawesi Utara, dr Rinny Tamuntuan saat wawancara dengan awak media, penegakkan hukum bagi pelaku prostitusi online dapat menggunakan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang ITE.

“Penindakan menggunakan undang-undang. Terkait data, adanya di kabupaten dan kota terutama Kota Manado yang menjadi objek prostitusi online ini. Kami dari provinsi hanya sebatas koordinasi dengan mereka,” ujar dr Rinny Tamuntuan kepada wartawan usai rapat koordinasi bersama Komisi 4 DPRD Sulut, Senin (26/2/2018).

Dikatakan oleh dr Riny dengan kondisi seperti ini walaupun kedengarannya rancu, wacana lokalisasi bagi Wanita Tuna Susila (WTS) bisa di tinjau kembali yang pengaturannya bisa diakomodir melalui Peraturan Daerah (Perda).
“Kenyataannya walau lokalisasi di beberapa tempat sudah di tutup tapi praktek prostitusi secara terselubung tetap saja berlangsung,”ujar dr Rinny.

Dikatakan juga oleh dr Rinny kalau memang memungkinkan perda terkait lokalisasi tersebut, harus kabupaten dan kota yang menyisun draftnya bukan provinsi karena permasalahan penyakit masyarakat seperti prostitusi itu adanya di kabupaten kota.
“Kami akan koordinasikan dengan pemerintah Kabupaten dan Kota. Pemerintah provinsi melalui gubernur dapat menyampaikan melalui surat edaran,” tandas dr Rinny.

Di bagian akhir pernyataannya adik kandung dari First Lady Sulut Rita Tamuntuan ini, lokalisasi WTS diperlukan untuk menciptakan ketertiban kehidupan masyarakat.

“Justru ketika tidak ada lokalisasi yang terjadi banyak lokalisasi yang tak terpantau sehingga sulit dilakukan pengontrolan oleh pemerintah. Melalui lokalisasi semuanya menjadi tertib dan mudah dideteksi sehingga pemerintah lebih mudah mengaturnya,” tukas dr Rinny. (BoB)

Please follow and like us: