Ronal Sampel Anggota DPRD Sulut Dapil Bolmong

Deprov Sulut, INewscrime.com

Persoalan pendidikan dikorek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Sekolah swasta dinilai kerap dianaktirikan. Tidak adanya perhatian lebih pemerintah jadi penyebab.

Hal tersebut diendus Anggota Komisi IV DPRD Sulut, I Nyoman Sarwa. Pada INewscrime.com dirinya mengungkapkan, kurangnya campur tangan Dinas Pendidikan daerah (Dikda) terhadap sekolah-sekolah swasta membuat keberadaannya kurang terawasi.

“Perlu menjadi perhatian paling penting yakni kewenangan Dikda terhadap sekolah-sekolah swasta. Pemerintah terkesan tidak ada campur tangan lebih di dalamnya,” tegas Sarwa dari daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR), baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Dirinya mencontohkan tentang masalah periode menjabat kepala sekolah (kepsek). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 6 tahun 2018 dimuat batas waktu kepemimpinan kepsek.

“Satu periode 4 tahun paling lama, kalau 3 periode, berarti 12 tahun. Namun di sekolah yayasan-yayasan swasta kadang sampai seumur hidup,” jelas politisi Partai Nasional Demokrat ini.

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) maka baginya perlu ada penyegaran di tubuh kepsek. Ini penting dilakukan karena sekolah swasta juga menerima Dana Operasional Daerah (BOS) dari pemerintah.

“Dikda perlu memberikan perhatian karena swasta juga mendapat dana dari pemerintah. Saya harap ada tanggapan dari dinas terkait apa memang dikda tidak ada kewenangan lebih terhadap hal itu,” kuncinya. (*/rkm)

I Nyoman Sarwa: Dikda Kurang Perhatian, “Sekolah Swasta Jadi Anak Tiri”

Contoh Widget

Ini adalah contoh widget untuk menunjukkan bagaimana sidebar Kiri tampil. Anda dapat menambahkan widget kustom dari layar widget. Jika widget kustom ditambahkan makan yang ini akan ditimpa.