Hendra Jacob : Bukan Cuma DPRD Sulut, Tekad Saya Senayan Dan Istana.Negara

Foto : Hendra Jacob Saat Bersama Warga Desa Paputungan.

INewscrime.com- Merasa masib mereka kurang di perhatikan pemerintah desa hingga kabupaten, ratusan warga dari 3 desa di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, yakni desa Paputungan, desa Jayakarsa dan desa Tanah Putih mengadukan nasibnya ke aktivis anti korupsi Hendra Jacob, S.IP di desa Paputungan, Sabtu (17/03/2018) siang kemarin.

Dipimpin mantan Ketua LKMD desa Paputungan 1995, Christofel Bawole, warga menceritakan tindak intimidasi dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan PT Bhinneka Manca Wisata (PT. BMW). PT. BMW disinyalir telah mencaplok ratusan hektar tanah milik warga 3 desa di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.

“Tahun 1990, PT. Ayuthaya Wisesa datang ke Likupang Barat untuk menguasai tanah milik warga desa Paputungan, desa Jayakarsa dan desa Tanah Putih, total luas 150 ha. Sempat berpolemik dan muncul kesepakatan harga tanahnya. Awal disepakati Rp 400/meter, kemudian ditambah Rp 150 lagi/meter. Dan tanggal 10 Juli 1991, Bupati Kepala Daerah tingkat II Minahasa kala itu mengeluarkan surat keputusan nomor : 08/KP/tahun 1991 tentang pemberian izin site lokasi seluas 150 ha ke PT. Ayuthaya Wisesa yang terletak di desa Paputungan Kecamatan Likupang untuk pembangunan hotel dan sarana olahraga,” jelas Bawole.

Namun, lanjutnya, PT. Ayuthaya Wisesa tak pernah melakukan kegiatan pembangunan dan pembayaran tanah warga pun dilakukan dengan mencicil, dan banyak yang belum selesai di bayar hingga kini, ada 200 lebih warga.

Kami sempat mempertanyakan pembayaran ke perusahan, dan paling mengejutkan, perusahaannya bukan lagi PT. Ayuthaya Wisesa, tapi sudah PT Bhinneka Manca Wisata, katanya.

“Padahal, surat keputusan Bupati Minahasa tanggal 10 Juli 1991, nomor : 08/KP/tahun 1991 telah memutuskan pada poin 3, 4 dan 5 sudah sangat jelas. Point 3 mengatakan PT. Ayuthaya Wisesa di wajibkan membayar ganti rugi tanah milik warga termasuk tanam-tumbuh diatasnya. Tapi hingga kini perusahan belum menyelesaikan pembayaran ke warga pemilik tanah,” jelasnya.

Sesuai surat keputusan Bupati Minahasa tahun 1991, lanjutnya, yang diberikan izin site adalah PT. Ayuthaya Wisesa, tapi kini ada PT Bhinneka Manca Wisata yang  melakukan kegiatan di atas tanah. Di poin 4 sudah sangat jelas mengatakan izin site lokasi tidak bisa di alihkan ke pihak lain, kata Bawole.

“Kami juga sangat heran, pihak PT Bhinneka Manca Wisata bisa memiliki sertifikat hak atas tanah milik warga yang dikeluarkan BPN. Bagaimana ceritanya?,” tanya Bawole.

Warga juga mengaku pernah mengadukan hal ini ke Kapolres dan Bupati Minut.
“Bertemu Kapolsek Likupang dan Kapolres Minut sebelumnya sudah pernah dilakukan dan disepakati perusahaan PT Bhinneka Manca Wisata membayar harga Rp 25.000/meter. Bupati Minut juga pernah datang ke lokasi, tapi sampai sekarang pihak perusahan tidak membayar hak warga,” beber Bawole.

Warga mengaku mencium aroma main mata antara pihak perusahaan dengan oknum mantan pejabat pemerintahan desa dan oknum pejabat pemerintahan desa juga pemerintah Kabupaten Minut. “Kami juga sudah keluhkan ke beberapa anggota DPRD Minut, tapi hasilnya tetap nihil. Malah ada perangkat desa yang dipecat karena ikut membela warga. Dan kini pihak PT Bhinneka Manca Wisata dengan leluasa melakukan pengukuran tanah warga, di kawal pihak TNI dan Polri. Tanah itu milik kami,” tegas Bawole yang disambut tepuk tangan puluhan warga yang hadir.

Usai mendengar kronologis dari warga, aktivis anti korupsi, Hendra Jacob, S.IP berjanji akan tetap mendampingi warga untuk memperoleh keadilan. “Saya minta warga tidak terpancing melakukan tidak kekerasan dan tetap hormati aparat kepolisian dan TNI yang mendampingi pihak perusahaan, karena mereka hanya ditugaskan. Saya akan dampingi warga melalui jalur hukum sesuai peraturan dan hukum di Indonesia,” tegas Hendra seraya mengatakan akan mendampingi warga mengeluhkan nasibnya ke wakil rakyat di DPRD Sulut.

Tak hanya DPRD Sulut, Hendra Jacob berkomitmen akan mendampingi warga mengeluhkan nasibnya hingga ke Senayan dan Istana Negara.
“Kita tidak menolak investasi, kita nyatakan dukungan terhadap investasi, tapi harus memperhatikan hak-hak masyarakat. Tanah ini milik masyarakat dan tidak bisa dikuasai seenaknya dengan alasan investasi. Ini menciderai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan hukum di negeri ini. Kita akan lawan!,” tegas Hendra yang disambut tepuk tangan puluhan warga yang datang dari 3 desa di kecamatan Likupang Barat.

Pada warga ke 3 tersebut Hendra Jacob juga berkomitmen akan membawa pihak-pihak yang melakukan kecurangan ke ranah hukum.
“Negara ini Hukum dan siapapun yang melanggar hukum harus di berikan ganjaran setimpal, “pungkasnya tegas. (Bob)

Please follow and like us: