Hearing Dengan BPBD, Stella Runtuwene Pertanyakan Mekanisme Penentuan PDP Dan Besarnya Anggaran Penyebarluasan Informasi Covid-19

Hearing Dengan BPBD, Stella Runtuwene Pertanyakan Mekanisme Penentuan PDP Dan Besarnya Anggaran Penyebarluasan Informasi Covid-19

Foto (ist) : Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene

DPRD Sulut , INewscrime.com-– Wakil ketua komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene dalam rapat dengar pendapat dengan BPBD Provinsi Sulawesi Utara mempertanyakan pada Kaban Joy Oroh yang juga Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Sulawesi Utara terkait mekanisme penentuan PDP terhadap pasien covid-19.

Menurut Adik kandung Felly Runtuwene Ketua Komisi IX DPR-RI ini, banyaknya masalah yang timbul akhir akhir ini karena kurangnya informasi terkait hal tersebut.

Dirinya mencontohkan yang terjadi di desa Tokin Minsel ketika seorang ibu meninggal karena kepalanya kejatuhan kelapa lalu ditetapkan sebagai PDP oleh RS Prof RD Kandou.

“Harusnya ada penjelasan yang terperinci dan jelas pada masyarakat utamanya keluarga pasien sehingga tidak timbul masalah masalah karena hal tersebut,”ujar Stella Runtuwene.

Dalam rapat tersebut, Stella mengkiritisi adanya pos  anggaran belanja jasa media yang masuk dalam program kegiatan publikasi di Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBD) Sulut.

Anggaran sebanyak itu menurutnya legislator Dapil Minsel Mitra ini dianggap berlebihan mengingat kegiatan BPBD harusnya lebih difokuskan pada kegiatan yang penting dan urgen saat ini  untuk penanggulangan darurat covid 19.

“ Apa tidak terlalu berlebihan yang belanja jasa media cetak dan elektronik 877,5  juta. Menurut kacamata saya ini sangat berlebihan. Bagaimana anggaran segini banyak sedangkan ini kan fokus ke covid tapi kok ada anggaran segitu besar untuk media cetak dan online, saya minta ada penjelasan dari kepala BPBD  “tandas Runtuwene saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi III DPRD Sulut terkait evaluasi anggaran dengan BPBD Sulut Selasa, (2/6/2020).

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBD Sulu Joy Oroh menjelaskan bahwa terkait mekanisme penentuan PDP gugus tugas dan rumah sakit selalu terbuka pada masyarakat utamanya keluarga pasien dan soal pos anggaran belanja media tersebut Joy Oroh menjelaskan bahwa anggaran itu untuk membantu kegiatan sosialisasi termasuk pemasangan-pemasangan informasi kepada masyarakat.

“Informasi itu perlu sekali untuk masyarakat ketahui karena memang lewat media seperti contoh  media online karena masyarakat  saat ini dengan kondisi covid tidak berada di luar tapi bisa mendapatkan informasi lewat IT.  800 juta itu kami anggarkan tapi ketika tanggap darurat ini berakhir, anggaran tersebut tidak digunakan lagi,” jelas Oroh.

(RKM)