Jakarta Utara,  INewscrime.com

 

Miris apa yang dialami oleh warga Kompleks PINISI PERMAI DAN TRIMARAN PERMAI Pantai Indah Kapuk kelurahan kapuk muara kecamatan penjaringan jakarta utara.

Mereka bingung untuk meminta perlindungan ke mana terkait rencana pemerintah daerah yang berencana akan menjadikan jalan kompleks mereka sebagai jalan umum.

0

Warga menduga ada kongkalingkong (kerja sama antara oknum pengembang demi kepentingan usahanya dengan oknum aparat pemerintah daerah untuk memuluskan rencana pembuatan jalan umum tersebut.

Adapun kronologis kepemilikan tanah tersebut jelas karena warga komplek tersebut sudah tinggal selam hampir 25 tahun dilokasi tersebut yang di beli dari PT Mandara Permai.

Anehnya pada awal september 2019 sekonyong konyong dinas kehutanan Pemda Jakarta Utara menyatakan bahwa akses jalan komplek adalah kawasan Hutan Produksi.

0

Tidak hanya itu saja pada pada Awal september 2019 seorang “oknum” pengembang membuat surat ke RT setempat dan memberitahukan bahwa akses jalan komplek akan di buka untuk umum dimana surat tersebut juga di tandatangani oleh “oknum” pengembang PT MANDARA PERMAI

Mendapatkan surat tersebut warga melakukan rapat umum dan semua warga menolak rencana ” oknum ” pengembang¬† karena semua keputusan yamg diambil Pemda terkesan sepihak bahkan sangat merugikan warga karena tidak ada ganti rugi sedikitpun pada warga untuk setiap jengkal tanah mereka.

Mirisnya di awal november beberapa “oknum” dari pemda jakarta utara baik dari kelurahan, kecamatan , malah dari tingkat yang lebih tinggi secara sepihak menyatakan sudah pasti dan akan membuka akses jalan untuk umum tanpa kompromi apapun

Terkait permasalahan tersebut warga menuntut untuk di bahas sampai tuntas tanpa merugikan warga yg telah menghuni puluhan tahun di komplek.

Adapun tuntutan warga adalah sbb:

1. Dinas kehutanan Pemda Jakarta Utara harus menyatakan jalan kompleks adalah hutan produksi dan akan di gunakan utk akses jalan umum produk hukumnya harus jelas mana yang untuk warga,masyarakat dan pemerintah daerah maupun pusat

2. Dalam hal pemerintah daerah yang akan membuka akses jalan didalam komplek Cluster,apakah rencana pembuatan jalan tersebut sdh ada dalam rencana anggaran 2018 yg di setujui DPRD agar dapat di pergunakan di tahun anggaran 2019.

Miris memang, Pemerintah yang seharusnya jaminan memberi kenyamanan pada warga justru malah menciptakan kondisi yang tidak kondusif di tengah warga dengan keputusan sepihak yang mereka keluarkan dan pada ujungnya masyarakat yang dikorbankan karena bingung harus ke mana mengadukan nasib mereka. (Red)

Edan!!! Di Duga Kerjasama Dengan Pengembang, Pemda Jakarta Utara, Jadikan Jalan Kompleks Jadi Jalan Umum Tanpa Ganti Rugi

Contoh Widget

Ini adalah contoh widget untuk menunjukkan bagaimana sidebar Kiri tampil. Anda dapat menambahkan widget kustom dari layar widget. Jika widget kustom ditambahkan makan yang ini akan ditimpa.