Richard Sualang Dan Yusra Alhabsyi. (Foto Istimewa) 

SULUT, INC– Terus bertambahnya jumlah warga di Indonesia yang terjangkiti virus corona membuat Pemprov Sulut lewat Gubernur Olly Dondokambey memperpanjang masa siaga darurat Corona hingga 29 Mei 2020 lewat keputusan Gubernur No 97 tahun 2020.

Keputusan tersebut diambil oleh Pemprov hari ini (Senin 21/3-2020) menyusul keputusan Gubernur sebelumnya tertanggal 16/3-2020.

Adapun isi surat Keputusan Gubernur adalah,
“Menetapkan status siaga darurat dalam rangka penanganan bencana non alam pandemi virus corona (Covid-19) di Provinsi Sulut,” demikian poin pertama dalam surat keputusan tersebut yang diterima redaksi INewscrime.com, Senin (23/03/2020) malam.

Selain penetapan status ini, dalam surat keputusan tersebut juga ditegaskan bahwa masa Status Siaga Darurat dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana.

Lalu di poin ketiga disebutkan bahwa penetapan status siaga darurat tersebut berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Ditegaskan lagi di poin selanjutnya bahwa biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan yang dibebankan APBD Provinsi Sulut, APBN dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Di poin terakhir (kelima, red) ditegaskan bahwa keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 16 Maret 2020.

Keputusan Gubernur ini memantik reaksi dikalangan masyarakat khususnya para pekerja swasta dan harian yang khawatir jika nanti imbas dari Keputusan Gubernur ini membuat mereka dirumahkan tanpa kompensasi dari tempat mereka bekerja.
“Kalu PNS biar dirumahkan tapi gaji mereka tetap jalan, tapi kalau kami pekerja swasta ataupun harian kalau tidak masuk gaji kami tidak jalan,”ujar seorang pekerja swasta pada redaksi INewscrime.com.

Kekhawatiran warga terkait dampak Surat Keputusan Gubernur ini ditanggapi bijak oleh 2 politisi Sulut di DPRD Sulut, dr. Richard Sualang (PDI Perjuangan) dan Yusra Alhabsyi (partai Kebangkitan Bangsa)

Dikatakan oleh Richard Sualang, red) ini adalah keadaan force majeur, “kt nda bisa memaksakan karena langkah yang diambil Gubernur sudah tepat, mudah-mudahan ada kompensasi atau semacam subsidi bagi para pekerja yang terdampak,”tukas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado ini.

“Kita tunggu saja langkah pemprov soal itu karena pasti sudah di pikirkan matang oleh Pemerintah, “ujar Ichad menambahkan.

Senada dengan Richard Sualang, Yusra Alhabsyi politisi PKB memgatakan bahwa penetapan siaga darurat oleh pemerintah provinsi merupakan keputusan yg beresiko secara ekonomi bagi masyarakat, tapi jika tidak dilakukan ini juga beresiko pada kesehatan bahkan nyawa manusia. “Jadi kami yakin keputusan Gubernur ini sudah dipertimbangkan matang matang,”tukas eks aktivis ini.

Ditambahkan oleh Ketua Ansor Sulut ini, khusus untuk para pekerja harian lepas yang pasti akan kena dampaknya.

Menurutnya, Pemerintah provinsi juga berkewajiban untuk memikirkan jalan keluarnya semisal memberikan surat edaran yang sifatnya himbauan.
“Kami juga berharap ada kesadaran dari pihak pengusaha untuk membantu karyawan mereka dalam situasi seperti saat ini,”tandasnya. (Robby Kumaat Mononimbar)

Dua Legislator Sulut Bicara Terkait Perpanjangan Siaga Darurat Covid-19

Contoh Widget

Ini adalah contoh widget untuk menunjukkan bagaimana sidebar Kiri tampil. Anda dapat menambahkan widget kustom dari layar widget. Jika widget kustom ditambahkan makan yang ini akan ditimpa.