DPRD Sulut Tegas Pertanyakan Dana Titipan Untuk Revitalisasi Anjungan Sulut di TMII

Manado, iNC. com– Dana untuk revitalisasi Anjungan milik Pemprov Sulut di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, dipertanyakan DPRD Sulut.

Pasalnya, dana berbanderol Rp20,5 miliar tersebut sebagai dana cadangan sudah ditata di APBD Perubahan 2018, padahal belum ada payung hukum. Hal ini terungkap ketika dilaksanakannya rapat antara Komisi III dan Biro Perlengkapan Pemprov Sulut pekan lalu. Bahkan komisi III dengan tegas mengatakan tidak boleh ada dana titipan, apalagi programnya tahun depan.

Topik ini kembali diangkat oleh Amir Liputo salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar), saat rapat sinkronisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut yang dihadiri langsung Sekretaris Daerah Edwin Silangen belum lama ini di gedung DPRD Sulut.

Dalam rapat sinkronisasi tersebut, Sekprov tak membantah bila anggaran tersebut belum ada payung hukum dan masih sementara dibahas lewat Komisi II. Dana akan digunakan setelah ada perda. Sekprov pun menambahkan bahwa dana diambil dari setiap kabupaten/kota senilai Rp1 miliar dan Rp5 miliar dari provinsi sebanyak tiga tahap APBD hingga selesai dengan total Rp60 miliar.

Terpisah, Cindy Wurangian sebagai Ketua Komisi II yang diberikan wewenang untuk membahas Ranperda Dana Cadangan tersebut mengatakan, akan konsultasikan Ranperda tersebut ke Kementerian Keuangan di Jakarta.
“Kami masih sementara membahas, Komisi II akan berusaha mempercepat Ranperda Dana Cadangan ini, tetapi harus berdasarkan aturan. Untuk itu, dalam waktu dekat ini Komisi II akan melakukan konsultasi ke Jakarta,” tegas Wurangian kepada sejumlah awak media, Senin (10/9/2019) di gedung dewan provinsi.

Diketahui, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey meminta agar proyek revitalisasi milik Pemerintah Provinsi Sulut yaitu Rehabilitasi Anjungan Daerah Sulut TMII dikawal langsung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut yang dipimpin M. Roskanedi,SH. Dan, pelaksanaan pengawalan oleh Kejati Sulut melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Sulut. Kajati juga memastikan akan menseriusi pengawalan proyek tersebut.

Pula, telah dilakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pekerjaan Rehabilitasi Anjungan Daerah Sulut di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta oleh Asisten 3 Pemprov Sulut, Direktur Utama Badan Pengelola TMII serta para pejabat lainnya. (RKM)