Dongkrak PAD, Kawalo Cs Screening 22 Pengusaha Kuliner Manado

Dongkrak PAD, Kawalo Cs Screening 22 Pengusaha Kuliner Manado

Foto: Hearing DPRD Kota Manado Dengan Pengusaha Kuliner.

Manado, (INC.COM) – Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Komisi l dan II DPRD Kota Manado, melakukan rapat dengar pendapat dengan Pengusaha Kuliner yang ada di Manado,
Senin (10/02/2020) di Ruangan Paripurna DPRD Kota Manado.

Dalam rapat dengar pendapat ini, Komisi II menghadirkan 22 pengusaha kuliner di Manado.

Hearing ini sendiri dipimpin Wakil Ketua Komisi II Hengky Kawalo didampingi anggota Reynold Wuisan, Revanni Parasan, Syarifudin Saafa, Conny Rares, Ridwan Marlian dan Jimmy Gosal.

Hengky Kawalo meminta para pengusaha transparan soal penarikan pajak daerah sesuai dengan aturan.

Foto: Hengky Kawalo

“Kami minta pemaparan yang transparan dari para pengusaha, agar supaya target pajak daerah kita benar-benar berjalan sesuai dengan peraturan daerah, “tukas Kawalo.

Salah satunya para pengusaha kuliner diingatkan untuk pajak pada tiap item yang dijual, termasuk pesanan lewat online.

Menanggapi pernyataan Kawalo, Petrus Budikusuma pemilik rumah makan Coto Rusuk Ba’ Ko Petrus mengatakan ada hal-hal yang kita tidak tahu contohnya pesanan makanan dari pelanggan ketika dibungkus harus dikenakan pajak 10 persen,” kata Petrus Budikusuma, pemilik usaha kuliner Coto Rusuk Ba’ Ko Petrus.

Setelah menerima masukan dari legislatif dan eksekutif, dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Manado, Petrus berjanji akan menerapkan pungutan pajak pada makanan yang dipesan online. Selama ini hal tersebut selalu terlewatkan.

Pengusaha kuliner terkenal lainnya, Valen Gosal, owner Rumah Kopi Billy Mega Mas, meminta Dinas Pendapatan lebih menggencarkan upaya sosialisasi pajak rumah makan.
“Karena masyarakat ada yang memahami tentang pajak tapi ada pula yang tidak, misalnya pelanggan yang pesan kopi susu satu gelas, apakah saat dibungkus akan dikenakan pajak 10%,” ucap Valen.

Terkait hal diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Dinas Pendapatan Ricky Pesik menjelaskan, transaksi pesanan bungkusan melalui online seperti gojek, grab di tempat kuliner harus dikenakan pajak 10% oleh rumah makan itu sendiri.

“Hari ini sudah kedua kalinya terkait sosialisasi ke masyarakat tentang pajak 10% dari makanan bungkusan kami akan giat lagi dalam mensosialisasi, baik lewat media sosial serta pemberitaan melalui media cetak dan elektronik,” ungkap Pesik. (Middle O)