Di Guyur Hujan Deras, MJP Tak Bergeming, Terima Massa Aksi UU Cipta Kerja

Di Guyur Hujan Deras, MJP Tak Bergeming, Terima Massa Aksi UU Cipta Kerja

foto : MJP Saat Menerima Massa Aksi UU Cipta Kerja

MANADO,  INC- Sekira pukul 10.40 – 15.20 Anggota DPRD Melky Pangemanan yang kerap disapa  MJP Menerima Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Sulawesi Utara yang menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Derasnya hujan tak membuat legislator milenial ini bergeming, dirinya bahkan rela diguyur air hujan demi mendengar orasi dari massa aksi yang di dominaso oleh mahasiswa.  

Aksi unjuk rasa mendapatkan pengawalan dari pihak Kepolisian. Para demonstran dengan santun dan semangat menyampaikan penolakan mereka terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada jurnalis MJP mengatakan, “Meskipun ada insiden sedikit, yakni pelemparan botol plastik dan batu serta desak-desakan dengan pihak Kepolisian. Aksi yang anarkis tentunya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami harap bukan dari mahasiswa karena mereka kelompok terdidik yang memberi narasi kritikan dan solusi yang konstruktif bukan dengan aksi anarkis.,”ujar Legislator yang saat berkuliah juga aktif sebagai aktivis kampus yang kerap turun dalam aksi demo Mengkritisi kebijakan pemerintah.  

MJP memberi apresiasi yang tinggi atas aksi solidaritas para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dan pendapat tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan cara yang santun dan elegan dengan mengemukakan poin-poin yang substantif.

Dalam orasinya MJP mengingatkan bahwa produk undang-undang tersebut adalah kewenangan dari pemerintah pusat dan DPR RI.

DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai representasi publik yang didalamnya menyerap aspirasi masyarakat termasuk yang melakukan demonstrasi.

“Pada tanggal 17 Januari 2020, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan aspirasi dari mahasiswa dan buruh Sulawesi Utara kepada Komisi IX DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta. Kewenangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara hanya sampai disitu, mengingat ini adalah produk hukum DPR RI dan pemerintah pusat.

“DPRD Provinsi Sulawesi Utara sangat merespon positif aksi hari ini. Ini adalah panggung rakyat, panggung mahasiswa, panggung buruh, mimbar bebas bagi rakyat. Namun harus dengan cara-cara elegan dan beradab, “teriak MJP dengan lantang pada Mahasiswa.

Anggota DPRD MJP juga terus mengingatkan pihak Kepolisian untuk tidak bertindak represif kepada para demonstran.

#MJP
#MelkyJakhinPangemanan
#PSI
#DprdProvinsiSulawesiUtara
#SiapKerjaSiapDiawasi
#TransparanKepadaPublik
#KerjaKerjaKerja

(**/Redaksi)