Di Dampingi Kapolres Minut,Bupati VAP Gelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Penggunaan Dandes Tahap Pertama

Minut,inewscrime.com –PemerintahKabupaten (Pemkab) Minahasa Utara(Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Vonnie Anneke Panambunan dan Polres Minahasa Utara di bawah kepemimpinan AKBP Alfaris Pattiwael SIK menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi juga Evaluasi mengenai penggunaan Dana Desa tahap pertama dan Pengelolaannya di Aula Bappelitbang lt. 2 Lingkungan Kantor Pemkab Minut,Senin (16/17).

Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan yang hadir langsung dalam sosialisasi memberikan arahan kepada 125 Hukum Tua tentang pengelolaan Dana dan mendengarkan langsung keluhan beberapa Hukum Tua dalam pengelolaan Dana Desa.

Panambunan berharap agar para Hukum Tua dalam mengelola Dana Desa agar benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bupati juga mewarning agar para pengguna Dana Desa agar berhati-hati dalam pengelolaan supaya tidak terjadi kesalahan atau temuan. “Saya tidak mau jajaran saya berurusan dengan pihak kepolisian”,ujar Bupati VAP.

Bupati juga sengaja mengundang Kapolres Minut agar memantau anggaran dan pengelolaan Dana Desa agar tidak terjadi kesalahan dan untuk bekerja sama dalam membangun Minahasa Utara yang lebih sejahtera dan makmur.

Kapolres Minahasa Utara AKBP Alfaris Pattiwael SIK MH yang juga hadir menghimbau kepada para Hukum Tua untuk mempelajari benar-benar lebih dahulu tentang anggaran Dana Desa. Apabila kurang paham agar menghubungi pendamping supaya anggaran Dana Desa dapat di kerjakan dengan benar dan baik sehingga apa yang menjadi hak masyarakat boleh di rasakan.

Kapolres Minut AKBP Alfaris Pattiwael SIK MH juga mengatakan, “Saat ini sudah ada beberapa laporan dugaan penyimpangan dalam penyaluran Dandes yang dilaporkan oleh warga maupun LSM. Semua laporan ini akan ditindaklanjuti pihak Polres Minut. Memang sudah ada laporan tapi belum masuk dalam tahap penyidikan. Kumtua juga saya minta jangan takut jika dilaporkan oleh warganya selama laporan itu tidak benar. Artinya Kumtua sudah menjalankan dandes itu sesuai dengan aturan yang berlaku”, jelas Kapolres.

Tentang tanda tangan palsu yang sudah masuk ranah hukum di Polres Kapolres mengatakan, “Meskipun sudah ada kata damai antara pemerintah desa dengan Dinas Sosial dan PMD Minut, namun masalah ini tetap akan diproses. Namanya ada tindak pemalsuan, itu sudah masuk pidana dan akan diproses walaupun sudah ada kata damai antara kedua belah pihak”, tegas Kapolres.

(Rein)