Deprov Sulut Kritisi Ribetnya Rujukan BPJS Di Rumah Sakit

MANADO, INEWSCRIME.COM

 

Keluh masyarakat terkait sistem rujukan pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat mengkritisi ribetnya alur ini ketika sampai ke rumah sakit (RS). Masalah pengurusannya dinilai terkadang menyulitkan pasien.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Yusra Alhabsy menyorot polemik seperti ini yang sering menjadi persoalan di tengah masyarakat. Memang diakuinya, sesuai penegasan Menteri Kesehatan maupun pihak BPJS pusat, semua masalah juga berkaitan dengan urusan pelayanan. “Misalnya saat masuk (RS, red) langsung ditanyakan ada rujukan tidak, ada BPJS tidak. Ini jadi problem bagi masyarakat kita terutama yang pengguna BPJS.

Makanya Dinas Kesehatan Sulut termasuk Dinas Kesehatan kabupaten kota harus melakukan pengawasan secara teliti kepada pihak rumah sakit yang terutama bekerja sama dengan BPJS. Jangan sampai muncul masalah seperti ini baru disikapi,” tegas Yusra, Selasa (12/11), di ruang kerjanya.

Baginya, nanti ada tanggapan di masyarakat mereka yang menggunakan kartu BPJS apalagi bersubsidi, seolah tidak mendapat pelayanan maksimal. Di sejumlah RS daerah, masalah ini masih sering terjadi.

Dirinya akan mengusulkan ke pimpinan komisi IV, supaya dalam waktu dekat melakukan langkah tindak lanjut. Itu dengan mengundang semua pihak termasuk BPJS, Dinkes termasuk kepala RS agar diminta penegasan kepada mereka. Supaya tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terutama pengguna BPJS bersubsidi. “Misalnya mengambil contoh, pasiennya sakit dan dia beralamat di Sanger.

Dan hari ini ada di Manado, tiba-tiba sakit. Menjadi problem mereka masih meminta rujukan. Ini perlu diperbaiki pihak rumah sakit dan perlu penegasan BPJS dan Dinkes. Supaya jangan sampai sudah sakit mereka masih meminta lagi rujukan,” tuturnya.

“Terutama di RSUP Kandou saya temukan seperti itu. Waktu mau ke klinik mereka tanyakan rujukan. Sementara pasien sudah ada di Manado. Walaupun kalau di Kandou sudah baguslah proses pelayanan termasuk BPJS. Tapi perlu diperbaiki,” sambungnya.

Pihak RS Dinkes dan BPJS, harus ada ketegasan berkaitan dengan merka yang bekerjasama dengan BPJS. Mereka perlu benar-benar menyiapkan dokter ahli sesuai yang berkebutuhan. “Agar jangan sampai hanya penyakit ringan mereka tangani tapi penyakit berat mereka tidak tangani. Ini problem di masing-masing rumah sakit. Jangan sampai ambil manfaat dari pihak BPJS tapi bekerja secara maksimal tidak mereka lakukan. Makanya kita lihat berapa banyak rujukan tiap jam ke RS Kandou,” tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Pelayanan terbaik harus diberikan kepada pengguna BPJS. Terutama RS harus betul-betul memperhatikan dan memfasilitasi pengguna BPJS dengan baik. Kalau yang tidak ada membayar silahkan diberikan warning. “Tapi jangan mereka menagih pembayaran (ke BPJS, red) karena masih ada penundaan pembayaran namun mereka tidak memenuhi kewajiban mereka termasuk urusan dokter. Sebenarnya kita pekan depan lowong, kalau ada lowong kita akan segera ajukan (ke pimpinan, red),” kuncinya. (*/robby)