Astaga !!! Pembangunan Jalan Paving di Bailang Ancam Rumah Warga.

Manado, iNewscrime – Pembuatan jalan paving stone di Loreng Lingkungan VI, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken menuai protes dari warga. Pasalnya, pembuatan jalan tersebut mengancam rumah warga.

Pantauan iNewscrime.com, salah satu yang terancam ambruk adalah rumah milik Keluarga Sulvair Bawoel. Pasalnya, bagian depan rumahnya mulai longsor. Apalagi saat hujan.

“Waktu pembangunan jalan paving ini, bagian tanah di depan rumah saya tak diperbaiki lagi. Nah sekarang sudah mulai longsor. Dan kalau dibiarkan lama-lama rumah saya bisa ambruk,” kata Sulvair.

Dirinya meminta pemerintah kelurahan untuk memperhatikan hal ini, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Pemerintah harus memperhatikan hal ini, kalau pemerintah hanya diam saja, jangan salahkan saya kalau jalan yang baru dibikin ini akan saya palang selama belum ada perhatian dari penerintah,” tandasnya.

Diketahui, pembuatan jalan itu merupakan program Kota Bebas Kumuh dengan anggaran Rp170 juta dan dikerjakan BKM Hati Nurani.
(tsir)

 

Dinilai Ilegal, DPD PD Sulut di Minta Harus Bertanggungjawab

Manado, iNewscrime – Puluhan kader dan simpatisan Partai Demokrat Kota Manado melayangkan protes kepada DPD PD Sulut.

Protes tersebut diduga DPD PD Sulut mengindahkan hasil Musancab dan juga hasil rapat pleno diperluas DPC PD Manado yang dilakukan pada tahun 2015.

Sementara hasil Musancab pada tahun 2011 lalu, pengurus yang telah dilantik oleh Ketua DPD PD Sulut GS Vicky Lumentut pada Februari 2012, tidak mendapatkan SK.

Steven salah satu pengurus PAC Mapanget mengatakan, atas dasar apa Ketua DPD PD sulut melantik pengurus DPAC PD se-Kota Manado.

“Mengapa setelah kami dilantik tidak mendapatkan SK dari DPD DP Sulut. Berarti pelantikan yang dilakukan oleh Ketua DPD PD Sulut itu ilegal,” ujar Steven.

Hal senada juga dengan Rahmat, pengurus PAC Singkil ini menyayangkan atas sikap dari DPD PD Sulut. Dirinya menilai, karena kepentingan dari Ketua DPD PD Sulut sehingga mesin Partai Demokrat kacau balau.

Menurut keduanya, SK DPAC PD Se-Kota Manado didengar kabar sudah diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan SK tersebut.

“SK ini hanya karena momentum Musyawarah Cabang yang akan dilakukan besok hari. Sehingga siapa calon yang telah diarahkan, harus dipilih oleh pemegang SK, ” ungkap mereka.

Mereka pun meminta kepada pihak DPP PD tidak tutup mata dengan kisruh yang terjadi di Partai Demokrat Kota Manado yang diakibatkan oleh DPD PD Sulut..

Saat dikonfirmasih, salah satu pengurus DPC PD Kota Manado kepada wartawan membenarkan hasil rapat pleno diperluas yang dilakukan di Sekretariat pemenangan GSVL-MOR pada pertengahan 2015 lalu dikarenakan banyak Ketua PAC yang tidak mendukung pasangan GSVL-MOR.

“Sehingga Partai memutuskan harus ada Plt Ketua di tingkatan DPAC untuk menjalankan mesin partai dalam pemenangan pasangan calon Wali Kota dari Partai Demokrat GSVL-MOR,” ungkap salah satu pengurus DPC yang enngan menyebutkan nama.

Sementara itu Plt Ketua DPC PD Manado Nortje Van Bone ketika dikonfirmasi via ponsel 08114347xxx tidak bisa dihubungi.
(***/tsir)

MASIH JADI POLEMIK ” ARTHUR PAATH ” DORONG PIHAK KEPOLISIAN & KEJAKSAAN LIDIK MANIPULASI DATA KORBAN BANJIR BANDANG MANADO

Manado, INewscrime.com – Pembagian dana banjir di kota manado masih menjadi polemik bagi para warga. Pasalnya pembagian dana tersebut terindikasi tidak tepat sasaran.

Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang datang mengadu ke DPRD Manado terkait persoalan pembagian dana banjir ini.

Hampir setiap hari para wakil rakyat di Dekot Manado di bilangan Tikala menerima keluhan warga dari berbagai kelurahan dikota manado terkait persoalan dana banjir yang terindikasi tidak tepat sasaran.

Salah seorang warga ketika berada di gedung DPRD Kota Manado, kepada awak media mengatakan bahwa mereka akan terus mendatangi gedung DPRD Kota Manado apabila tidak ada kejelasan tentang dana banjir tersebut.

” tim survey sudah turun, Hasil verifikasi sudah keluar dan sudah memenuhi persyaratan yaitu kerusakan 30% lebih, tapi akhirnya saat mendekati pencairan nama sudah tidak masuk kategori” ungkap Warga yang tidak mau menyebutkan namanya.

Arthur Paath personil Komisi A DPRD Kota Manado saat di mintai tanggapannya terkait polemik penyaluran dana bantuan banjir bandang pada media ini mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar semua korban banjir mendapatkan rasa keadilan.

“Kami terus berupaya agar semua masyarakat korban banjir mendapatkan rasa keadilan yaitu mendapat bantuan pemerintah. Menurut kami proses pendataan dan pencairan memang sangat bermasalah dari tingkat lingkungan sampai BPBD. Proses ini lah yang membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat sehingga masyarakat selalu mengadu di DPRD. Dan untuk itu proses yang tidak jelas ini menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi praktek KKN dan perlu di Periksa pihak berwenang seperti polisi dan kejaksaan, “tegas Paath

Lanjut Paath mengatakan,  “Pemerintah telah berkomitmen akan meminta dana tambahan di BNPB  pusat untuk Sisa warga yang belum bisa terakomodir di tanggal 10 juni kemarin, tukas Paath.

Dirinya juga mengatakan, ini akan terus di upayakan pemerintah. Saya berharap ini bukan hanya janji belaka, semoga keadilan sosial bisa terwujud buat warga korban banjir,” ujar legislator muda yang juga aktif dalam pelayanan Kerohanian khususnya di Pria Kaum Bapak GMIM.

(Roby/Irwan)