Cab-jari Dumoga, Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Berat Dinas Kimpraswil dan PU Bolsel TA 2012

Foto: Kacabjari Bolsel Evans E. Sinulingga, SE, SH,MH & Jajaran.

Sinulingga: “Tersangka RN ditahan karena ada kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya”

BOLSEL,inewscrime.com – Hari ini Kamis, 11 Juli 2019 Pukul 19.00 Wita, setelah dilakukan pemeriksaan, Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu (Cabjari) Dumoga, menahan Tersangka inisial RN pada tahap Penyidikan terhadapnya atas kasus korupsi pengadaan alat berat bed truck (tronton) pada Dinas Kimpraswil dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA 2012.

Tersangka RN bertindak sebagai pelaksana dilapangan pada CV. Aneka Kontruksi dalam kasus korupsi pengadaan tersebut.Tersangka RN ditahan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rumah Tahanan Kelas II B Kotamobagu di Kotamobagu. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu (Kacabjari) di Dumoga, Evans E. Sinulingga, S.E, S.H,M.H menyampaikan bahwa Tersangka RN ditahan karena telah memenuhi syarat-syarat penahanan baik syarat subyektif maupun syarat obyektif sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

“Tersangka RN ditahan Penyidik karena ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya,” tutur Evans..

Lanjut mantan Kasi Intel kejari Kotamobagu ini, selain itu, Tersangka RN disangka telah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

“Kasus ini bermula ketika tahun 2012 terdapat pengadaan alat berat bed truck (tronton) pada Dinas Kimpraswil dan Pekerjaan Umum Kab. Bolaang Mongondow Selatan TA 2012 dengan pagu sebesar Rp 1.287.500.000,-. dan dari hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat kerugian negara sebesar Rp 449.397.696,- akibat adanya mark up dalam penyusunan HPS,” pungkas Kacab Jari Bolsel itu. (JS)