Bupati VAP Teken MOU Bersama Kapolres Minut

Minut,inewscrime.com -Menindaklanjuti kerjasama antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Desa (Kemendes), dalam mencegah terjadinya penyalagunaan anggaran Dana Desa (Dandes) lewat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada beberapa pekan lalu, ditindak lanjuti oleh Kepolisian Resor (Polres) Minut,Rabu (01/11/17).

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Minut AKBP Alfaris Pattiwael SIK MH bersama Bupati Minut Vonnie A Panambunan, melakukan kerjasama penandatanganan MoU terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan pengelolaan keuangan Negara/Daerah serta pemberantasan korupsi.

Kapolres Minut Alfaris Pattiwael menjelaskan, bahwa Penandatanganan yang dilakukannya dengan Bupati Minut, merupakan tindak lanjut dari MoU yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, dan Kapolri.

” Itu atas petunjuk dan arahan Presiden Republik Indonesia (RI), untuk sesegera mungkin melaksanakan efektifitas penggunaan Dana Desa sesuai dengan program presiden RI pembangunan daerah pinggiran. Dan itu harus ada pelaporannya diakhir tahun penganggaran tahun 2017 ini”, ujar Kapolres di hadapan Hukum Tua dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Minahasa Utara.

Lanjut Pattiwael, penandatanganan MoU tersebut  untuk melakukan pendampingan penggunaan Dana Desa pertama di Sulut.

“Saya berterima kasih kepada Bupati Minut yang mendukung kegiatan ini. Terkait hal ini keterlibatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) sebagai mana dibentuk MoU yang dibuat, Bhabinkamtibmas bertujuan untuk pendampingan efektivitas penggunaan Dana Desa. Bhabinkamtibmas ini bukan menakut-nakuti para Hukum Tua. Bhabinkamtibmas tidak ada kewenangan untuk mengatur anggaran harus dibuat bagaimana. Tapi, Bhabinkamtibmas hanya sebagai pemberi saran dan pendampingan untuk keberhasilan penggunan Dana Desa,”jelas Pattiwael.

Ditambahkannya, prinsip dari pendampingan Babinkamtimas kepada Hukum Tua dan aparat terkait adalah prinsip pencegahan kejahatan.

“Dalam proses tindakan hukum menurut Kapolri, pertama dapat teguran, kedua dapat teguran lagi, dan yang ketiga tidak ada ampun lagi. Jikalau, ada Bhabinkamtibmas bahkan kapolsek yang menakut-nakuti Hukum Tua langsung lapor sama saya”, tegas Kapolres.

Sementara itu Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan pada kesempatan itu, mengingatkan kepada para Hukum Tua yang hadir, agar dapat menciptakan administrasi yang baik, tertib dan akuntabel.

“Harus sesuai ketentuan yang berlaku, jangan ada yang fiktif dan jangan main-main dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah, dengan adanya MoU ini. Jangan takut untuk mengelola Dandes, karena sudah ada pendampingan dan pengawasan dari aparat kepolisian”, ujar Bupati Vonnie Anneke Panambunan.

(***/Rein)

Please follow and like us: