Astaga!!!! Ini Alasan Kejati Belum Menetapkan Vonny Panambunan Sebagai Tersangka

MANADO,INewscrime.com – Perkara pemecah ombak yang telah berjalan dua tahun seperti mendapatkan angin segar dengan putisan pra peradilan hakim Imanuel Barru menindaklanjuti gugatan dari INAKOR terkait proses peradilan kasus tersebut.

Berbeda dengan putusan praper, Juru Bicara pengadilan negeri Vincentius Bahar justru mengatakan hal yang berbeda bahwa tidak ada perintah penetapan tersangka pada Vonny Panambunan dalam putusan praper tersebut.

Kajati Sulut Roskanaedi menampik tudingan yang menyatakan pihaknya berat sebelah dalam mengusut perkara ini. Sejauh ini, menurut Roeskanaedi, penyidik tidak berpihak kepada Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan.
“Kami tegaskan, kami bekerja sesuai aturan dan tidak ada berpihak kepada orang atau kepentingan tertentu. Bahwa penyelidik, penyidik hingga penuntut umum perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak pernah berpihak pada seseorang ataupun pihak-pihak lain yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut,” ujarnya.

Terkait putusan Hakim praperadilan mengenai kasus pemecah ombak Minut, Kajati Sulut Roskanaedi SH berjanji bahwa pihak Kejati Sulut tidak akan membangkang dari Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Manado, Imanuel Barru yang memerintahkan dilanjutkannya proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi Proyek Pemecah Ombak di Desa Likupang, Minahasa Utara (Minut), yang diduga melibatkan langsung Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan.

Kajati Sulut mengatakan,sikap kejaksaan menghormati putusan praper
“Langkah kejaksaan, tanpa putusan praperadilan pun, sebenarnya kejaksaan tetap melakukan penyidikan,” ujarnya.

ditegaskan olehnya proses penyidikan yang kami lakukan masih terus berjalan. Secara de facto maupun de jure tidak pernah dihentikan. Pada prinsipnya, Putusan Hakim Praperadilan seiring dan sejalan dengan tindakan penyidik, khususnya dalam rangka penyidikan.
“Karena sampai dengan saat ini, penyidik tidak pernah mengeluarkan SP3 perkara tersebut. Dan, pada saat ini Penyidik sedang melakukan penyidikan dengan mencari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP,” tutur M Roeskanaedi selaku kejati Sulut.

Jadi, lanjutnya, sepanjang tidak bertentangan dan tidak melampaui batas kewenangannya, kejaksaan wajib mematuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
“Tidak ada Jaksa yang bisa membangkang dan melawan putusan hakim. Pada putusan praperadilan ini, Hakim hanya memerintahkan agar jaksa melanjutkan penyidikan, bukan menetapkan tersangka. Jadi, putusan itu tidak perlu dilawan, karena faktanya tanpa putusan pun kami masih berproses,” terang Roeskanaedi.

Roskanaedi menuturkan, Kejaksaan sedang berproses mendalami kasus ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Khususnya terhadap alat bukti yang diklaim oleh sebagian orang sudah cukup, untuk menggiring
Bupati Minut agar ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Saat ini, lanjutnya lagi, penyidik masih melakukan penyidikan guna memperkuat adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain, selain dari tersangka yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebanyak 3 orang, maupun yang masih dalam tahap upaya hukum ke Mahkamah Agung yakni 1 orang.
Adapun alat bukti yang ada pada saat ini, dijelaskan Roeskanaedi, merupakan alat bukti untuk mendakwakan 4 orang tersebut.

Sedangkan untuk pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara a quo masih memerlukan alat bukti lain.
“Masih memerlukan alat bukti lain selain daripada yang sudah diajukan di depan persidangan sebelumnya. Dan saat ini penyidik sudah memiliki alat bukti elektronik berupa rekaman audio. Namun masih perlu dilakukan penelitian oleh ahli bahasa mengenai originalitas suara orang-orang yang terdengar dalam rekaman tersebut,” ungkapnya.

Penyidik dalam menangani perkara ini sangat berhati-hati dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi ini.
“Harus sangat berhati-hati. Jadi, bila diserahkan ke Penuntut Umum dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor, akan meminimalisir kegagalan penuntutan yang akan berakibat pada bebas atau tidak terbuktinya seseorang dalam penuntutan,” imbuhnya.

Menanggapi pernyataan Kajati, Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma kepada awak media mengatakan bahwa putusan hakim atas praperadilan yang diajukan oleh INAKOR wajib dilaksanakan oleh jaksa.

“Putusan Praperadilan itu wajib dilaksanakan.  Misalnya, jika Hakim memutuskan di Praperadilan dan memerintahkan jaksa atau polisi untuk melaksanakan putusan, ya wajib dilaksanakan,” tutur Alvon Kurnia Palma.

Ketua Bidang Tindak Pidana Korupsi-Tindak Pidana Pencucian Uang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini menegaskan, kepastian hukum dan penegakan hukum melalui Praperadilan pun adalah perintah Undang-Undang.

Jadi, lanjut Alvon, siapa yang tidak melaksanakannya, sama saja dengan membangkang pada Undang-Undang. “Silakan Anda jabarkan sendiri apa yang bisa dilakukan kepada pembangkang yang tidak melaksanakan perintah Undang-Undang,” ujarnya.

“Berkaitan dengan putusan Hakim Praperadilan bukanlah putusan yang tidak berkekuatan hukum. Oleh karena itu, penyidik, seperti Kejaksaan harus mematuhi putusan Praperadilan. Kejaksaan harus segera melaksanakan putusan praperadilan yang memerintahkan menetapkan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Proyek Pemecah Ombak, Penimbunan Batu di Desa Likupang, Minahasa Utara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016. Jika tidak melaksanakan perintah hakim yang sudah diputuskan dalam Praperadilan di Pengadilan Negeri Manado itu, maka jaksa dapat disebut sebagai pengkhianat hukum dan pembangkang dalam penegakan hukum di Indonesia”

Oleh karena itu, dia berharap, perintah hakim yang sudah diputuskan dalam sidang praperadilan itu, hendaknya segera direspon jaksa, terutama oleh jaksa yang berada di wilayah, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut).
“Nanti akan coba dikoordinasikan dengan Kejati Sulut mengenai putusan praperadilan itu,”pungkasnya.(Red)