Andrei Angouw: Eksekutif Dan Legislatif Harus Sejalan

Foto: Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Saat di Wawancarai oleh awak media.

Manado, INewsscrime.com-Statement menarik disampaikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw terkait sinergitas eksekutif dan legislatif di Provinsi Sulawesi Utara.

Pada media Kamis 23/05-2019 di ruang kerjanya di DPRD Sulut, Andrei Angouw mengatakan legislatif dan eksekutif tidak punya visi dan misi masing masing.
“DPRD adalah penyeimbang eksekutif, DPRD menjalankan Visi Misi eksekutif. Eksekutif membuat RPJMD dari visi mereka, di buat bersama sama DPRD dan kami menjaga itu. Kami tidak punya visi dan misi masing masing, bisa kacau nanti,”terang Angouw.

Saat ditanyakan apakah dengan 18 kursi PDI Perjuangan DPRD Sulut pada priode 2019-2024 akan semakin mempermulus program OD-SK, di jawab dengan lugas oleh Ketua DPRD Keturunan Tionghoa pertama di Indonesia ini, bahwa hal itu sudah pasti.
“Tentu dong karena kalau fraksi dengan eksekutif sejalan semua program pemerintah akan berjalan dengan baik.
Kalau tidak bisa kacau, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, liat Amerika pembangunan tidak jalan karena eksekutif dan legislatif tidak sejalan,” terang Ketua DPRD Sulut yang baru saja merayakan HUT Ke 48 pada 24/05-2019 kemarin.

Pernyataan Andrei diaminkan oleh Taufik Tumbelaka pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara.
“Kalau di DPR RI bisa oposisi dengan pemerintah. Tapi di tingkatan DPRD tidak bisa seperti itu karena pada hakekatnya eksekutif dan DPRD adalah pemerintah hanya tupoksinya saja yang berbeda. Di mana Tugas DPRD lebih pada tiga Tupoksi utama yaitu Legislasi,Penganggaran dan Pengawasan. Hal tersebut menurut Taufik sesuai dengan UU No 23.tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi memurut saya Andrei mau mengingatkan bahwa eksekutif dan legislatif adalah sama sama pemerintah hanya tupoksinya saja yang beda,”pungkas Taufik.

Adapun UU No 23 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 ayat 2,3 dan 4 adalah sebagai berikut:

(2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

(Robby Kumaat Mononimbar)