Pungli Terus Berlangsung, Karinda Minta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut Tegas

INewscrime.com- Sudah berulang ulang kali di peringatkan oleh dinas terkait. bahkan sampai suudah sampai ke tingkatan bearing oleh Komisi 4 Deprov Sulut. Nyatanya praktek pungutan liar masih tersisa berlangsung.

Seperti kemarin 21/03-2011 di Deprov Sulut. Ketua komisi 4 James Karinda menerima laporan terkait pungutan liar (Pungli) kembali diterima oleh Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat.

Laporan kali ini datang dari orang tua murid dari siswaSMA 1, SMA 7 dan SMA 4. Kepada Ketua Komisi IV, James Karinda yang menerima langsung, para orangtua murid mengaku sumbangan pendidikan yang diminta oleh wali kelas anak mereka sudah sangat meresakan. Apalagi menurut informasi, pungutan tersebut tidak diketahui oleh kepala sekolah.

“Ini sudah sangat meresahkan bagi para orangtua murid. Jika tak membayar sumbangan, para murid diancam tidak bisa mengikuti ujian,” ujar Karinda kepada wartawan usai menerima sejumlah orangtua murid yang melapor.

Menyikapi laporan ini, legislator Partai Demokrat itu meminta pihak sekolah untuk menghentikan praktek pungli.

“Tolong dihentikan, karena ini sudah sangat mengganggu para murid, karena jika dituntut dan ditagih untuk dibayar, mereka tidak akan tenang belajar,” kata Karinda,

Dia pun mengingatkan peran Dinas Pendidikan Daerah, agar mengawasi masalah-masalah seperti ini.

”Peran Dinas Pendidikan dibutuhkan. Harus tegas dalam menyikapi masalah ini, sebab jika dibiarkan, bisa mempengaruhi kemajuan dan kualitas dunia pendidikan di Sulut,” ujar Karinda.

“Pungli harus dihentikan! Jangan coreng pemerintahan gubernur dan wakil gubernur sekarang yang sangat perhatian dengan pendidikan anak-anak kita,” katanya.

Sebelumnya, pungutan uang komite juga sempat disampaikan oleh orangtua murid ke Komisi IV. Uang komite diminta tidak diberlakukan lagi, karena seluruh anggaran operasional sekolah sudah ditanggulangi pemerintah dan telah dialokasikan dalam APBD. Komisi IV sendri sempat menggelar hearing dengan kepala-kepala SMA yang memberlakukan uang komite tersebut, dua diantaranya adalah SMA 1 & 7.

“Sebaiknya Sekolah Sekolah yang masih melakukan pungutan liar stop melakukan karena bisa berakibat pidana jika orang tua siswa melaporkan ini langsung pada pihak kepolisian,”Tegas Karinda.(Bob)

Please follow and like us: