Ini Pernyataan Sikap LSM Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) di Kejaksaan Agung Terkait Perkara Pemecah Ombak Likupang Timur

Foto : Massa aksi ARUN usai Pernyataan sikap LSM Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) di Kejaksaan Agung.

Berdasarkan putusan pengadilan tinggi Manado Nomor : 9/pid-sus – TPK/2018 PT-Mnd terhadap terdakwa a.n Rozah Tidajoh selaku Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara, telah di hukum 5 Tahun Penjarah,dan dalam putusan tersebut di cantumkan bahwa Bupati Minahasa Utara ,Vonny Anneke Panambunan juga memeriksa aliran dana dari terdakwa sebesar Rp. 6.745.468.182,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sudah termasuk yang di antar ke jakarta.

Maka tidak adil kiranya, jika kerugian negara ditimpahkan sepenuhnya kepada terdakwa. Karena VAP adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proyek pemecah ombak yang dilaksanakan di Minahasa Utara.

Oleh karenanya layak dan patut Vonny Anneke Panambunan dan pihak yang terkait diminta pertanggungjawabannya jika dilakukan penuntutan terhadap uang sebesar Rp. 6.745.468.182.

Untuk itu kami dari LSM ARUN meminta kepada kejaksaan Tinggi Sulut.

1.Mengingat Bupati Minahasa Utara seringkali mangkir di persidangan maka atas nama keadilan dan supremasi hukum, segera naikan status Vony Panambunan dari saksi menjadi tersangka,dilanjutkan dengan tindakan penjemputan.

2. Menetapkan Kombes Pol Rio Permana sebagai tersangka karena dalam keterangan saksi di BAP juga terungkap dalam fakta persidangan, bahwa Rio Permana adalah orang yang mengerjakan proyek pengaman pantai tersebut.

3.Tetapkan Aye Panambunan, Mario Rompis, Deky Lengkey dan Kepala Cabang BRI Air Madidi sebagai tersangka dimana mereka adalah kurir yang diperintahkan oleh Bupati Vony Panambunan untuk mencairkan uang hasil Korupsi tersebut.

Pun,karena kami menganggap Kejati Lemah dalam penanganan kasus Pemecah ombak di Minut maka kami Meminta Kejagung untuk :

1). Mencopot Kejati dari jabatannya.

– Apabila Kejagung tidak mengambil tindakan selepas aksi ini dilaksanakan, maka kami dari LSM ARUN akan mendesak Presiden Republik Indonesia Ir joko Widodo untuk mencopot Kejagung dari Jabatannya.

– Juga Apabila Kejagung tidak mendengarkan aspirasi kami, maka LSM ARUN akan meminta
Presiden Jokowi untuk menginstruksikan KPK mengambil alih penanganan kasus pemecah ombak di Minut.

Tunduk Tertindas atau Bangkit Melawan sebab Diam adalah Penghianatan.

(***)